Jakarta (ANTARA) - Anggota VI Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Fathan Subchi mengatakan kolaborasi yang erat menjadi kunci keberhasilan pemeriksaan keuangan.
Hal tersebut disampaikan saat memulai rangkaian pemeriksaan atas Laporan Keuangan (LK) Tahun 2025 pada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) serta Kementerian Kesehatan (Kemenkes), dengan entry meeting yang digelar secara terpisah.
“Kami mengharapkan komitmen pimpinan dan seluruh jajaran kementerian untuk mendukung kelancaran pemeriksaan melalui penyediaan data dan informasi yang akurat, tepat waktu, serta membangun komunikasi yang terbuka dengan tim pemeriksa,” ungkap Fathan, dari keterangan resmi, Jakarta, Selasa.
Anggota VI BPK menegaskan bahwa pemeriksaan laporan keuangan merupakan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang bertujuan memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan kementerian/Lembaga dan mendorong perbaikan berkelanjutan.
Pemeriksaan ini mengacu pada Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) untuk menguji kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI).
"Pemeriksaan atas laporan keuangan ini tidak hanya bertujuan untuk memberikan opini, tetapi juga memberikan rekomendasi guna mendorong perbaikan berkelanjutan atas pengelolaan keuangan negara, khususnya dalam memperkuat sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan," ucap Fathan Subchi.
Pemeriksaan terhadap Kemendikdasmen ini disebut menjadi momen historis sebagai pemeriksaan pertama sejak pembentukan kementerian baru sebagai hasil penataan struktur kementerian.
BPK memfokuskan pemeriksaan pada pengelolaan belanja barang yang didistribusikan kepada masyarakat dan pemerintah daerah, pengelolaan belanja bantuan sosial Program Indonesia Pintar (PIP), pengelolaan aset, serta dampak likuidasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) terhadap LK Kemendikdasmen Tahun 2025.
Sementara itu, pemeriksaan terhadap Kemenkes berfokus pada area dengan potensi risiko, antara lain pengelolaan belanja bantuan sosial Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) atau Kartu Indonesia Sehat (KIS), belanja barang dan belanja modal, serta tata kelola Badan Layanan Umum (BLU), dan pembiayaan luar negeri dan hibah untuk mendukung transformasi sistem kesehatan nasional.
“Dengan dimulainya pemeriksaan ini, BPK berharap dapat memberikan manfaat nyata dalam mendorong peningkatan kualitas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara khususnya pada kedua kementerian dimaksud yang memiliki peran strategis dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat,” kata dia.
Baca juga: BPK mulai periksa laporan keuangan Kemenko Polkam
Baca juga: BPK apresiasi peran penting KPK dukung pembangunan berkelanjutan
Baca juga: BPK sebut MA tunjukkan performa baik dalam kinerja keuangan
Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
