Jakarta (ANTARA) - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengapresiasi peran penting Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mendukung cita-cita pembangunan berkelanjutan.
Peran tersebut diwujudkan KPK melalui upaya penindakan, pencegahan, serta pendidikan antikorupsi yang berkelanjutan.
“BPK mengapresiasi peran penting KPK dalam mendukung cita-cita pembangunan berkelanjutan, khususnya dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) ke-16, yakni menciptakan perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh,” kata Anggota I BPK Nyoman Adhi Suryadnyana dalam agenda pemeriksaan atas Laporan Keuangan (LK) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Tahun 2025, dari keterangan resmi, Jakarta, Selasa.
Pada kesempatan tersebut, dia menyoroti pentingnya integrasi prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) dalam pengelolaan keuangan negara sebagai langkah mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045.
Prinsip ESG disebut telah berkembang dari sekadar norma kepatuhan menjadi instrumen strategis untuk membangun ketahanan ekonomi nasional dan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Dalam konteks ini, KPK dinilai telah mendukung upaya keberlanjutan dengan menerapkan prinsip ESG maupun peran mewujudkan SDGs.
Nyoman turut menyampaikan bahwa pemeriksaan BPK bertujuan untuk memastikan kewajaran laporan keuangan dan memberikan rekomendasi konstruktif untuk perbaikan berkelanjutan.
“BPK melaksanakan pemeriksaan secara independen dan profesional tidak hanya untuk menilai kewajaran laporan keuangan, tetapi yang lebih utama adalah memberikan rekomendasi perbaikan yang mampu memperkuat akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas pengelolaan keuangan negara demi keberlanjutan pembangunan nasional,” ungkap dia.
Pemeriksaan LK KPK Tahun 2025 direncanakan berlangsung selama kurang lebih empat bulan. Anggota I BPK berharap proses pemeriksaan ini didukung komunikasi yang baik antara tim pemeriksa dan satuan kerja di KPK, sehingga menghasilkan rekomendasi yang bermanfaat untuk perbaikan tata kelola keuangan yang lebih baik.
"Kolaborasi yang sehat antara BPK dan KPK menjadi kunci agar pemeriksaan ini tidak hanya menghasilkan opini, tetapi juga mendorong perbaikan berkelanjutan dalam pengelolaan keuangan negara," ucapnya.
Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
