Kota Jambi (ANTARA) - Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) pada 2025 memberikan kuota sebanyak 10.667 porsi sertifikasi produk halal untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Provinsi Jambi.
Wakil Kepala Badan BPJPH Afriansyah Noor di Jambi, Senin, mengatakan realisasi sertifikasi produk halal gratis baru terserap 1.633 porsi atau 15 persen dari kuota yang diberikan.
"Ini akibat kurangnya penyampaian ke masyarakat, sehingga informasi itu kurang tersosialisasikan. Koordinasi yang kita lakukan sekarang untuk pemantapan agar pemerintah kabupaten dan kota bisa membantu membina melakukan sosialisasi sertifikasi produk halal," katanya.
Rapat koordinasi fasilitasi sertifikasi halal ini, kata dia, diharapkan mampu mempercepat penyerapan di masyarakat terutama pelaku UMKM di Provinsi Jambi.
Ditargetkan, kuota yang telah diberikan pemerintah pusat bisa terserap sepenuhnya hingga Oktober mendatang.
Kuota produk halal ini menyasar produk makan minum yang tidak menggunakan bahan daging dan unggas agar jenis makanan tersebut bisa tersertifikasi dengan baik.
Sementara itu, Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani mengatakan banyak tantangan yang dihadapi oleh para pelaku usaha, khususnya UMKM.
Banyak di antara mereka yang masih mengalami kendala dalam memahami prosedur sertifikasi halal, menghadapi keterbatasan dalam akses informasi, dan kurangnya pendampingan teknis serta hingga terbatasnya kemampuan pembiayaan untuk mengurus sertifikat halal.
Oleh karena itu, kehadiran pemerintah menjadi sangat penting dan strategis dalam memfasilitasi serta mendorong percepatan proses ini.
Menurut Wagub, program sertifikasi produk halal merupakan jaminan mutu dan kepercayaan konsumen terhadap standar yang semakin dikehendaki oleh pasar global.
Dalam konteks ini, UMKM memiliki peluang besar untuk naik kelas dan bersaing di pasar yang lebih luas, selama mereka mampu memenuhi standar dan ketentuan yang berlaku.
"Rapat koordinasi ini kami pandang sebagai ruang strategis untuk menyatukan persepsi, menyelaraskan program, serta merumuskan mekanisme kerja lintas sektor dalam mendukung implementasi kewajiban sertifikasi halal," katanya.
Baca juga: BPJPH: Forum halal lintas negara perkuat ekosistem kawasan
Baca juga: BPJPH rencanakan skema sertifikasi halal gratis bagi usaha warteg
Baca juga: Pemkot Jambi dan UIN percepat sertifikasi halal produk UMKM
Pewarta: Agus Suprayitno
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
