Jakarta (ANTARA) - Anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Saleh Abdurrahman mengatakan penyaluran bahan bakar minyak (BBM) subsidi dan kompensasi secara tepat sasaran turut mendorong pengembangan sektor produktif.
Menurut dia, dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, penerbitan surat rekomendasi melalui aplikasi XStar BPH Migas bertujuan agar penyaluran pemanfaatan BBM subsidi dan kompensasi tepat sasaran bagi konsumen pengguna.
"BBM subsidi dan kompensasi diharapkan dapat menggerakkan sektor-sektor produktif dan meningkatkan perekonomian masyarakat," katanya dalam acara "Sosialisasi Penggunaan Aplikasi XStar BPH Migas", di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Rabu (23/4).
Kegiatan tersebut dihadiri organisasi perangkat daerah (OPD) serta kepala desa di Lombok Barat.
Saleh menyampaikan sektor pertanian, perikanan, peternakan, serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) merupakan salah satu kekuatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Untuk menggerakkan kekuatan ini menjadi sektor yang produktif, pemerintah memberikan berbagai dukungan, seperti BBM subsidi dan khusus penugasan.
"Dalam sektor produktif, peran BBM itu sangat penting yaitu menggerakkan roda-roda produksi. Program BBM subsidi atau solar dan BBM khusus penugasan atau pertalite ini menjadi program pemerintah yang ditujukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi," ujarnya pula.
Saleh melanjutkan sejalan dengan menggeliatnya sektor-sektor produktif, maka taraf hidup masyarakat diharapkan dapat meningkat.
Saat ini, kesadaran masyarakat untuk maju dan berkembang semakin tinggi, antara lain terlihat dari semakin banyaknya petani, nelayan dan UMKM yang mengajukan surat rekomendasi BBM.
"Perkembangan kesadaran masyarakat ini menjadi perhatian dari seluruh OPD. Di beberapa tempat termasuk nelayan, sekarang, banyak yang mengajukan permintaan pembangunan stasiun pengisian bahan bakar umum nelayan (SPBUN). Mereka melihat potensi ekonomi di sektor produktif nelayan itu sangat besar, termasuk juga sektor pertanian dan lainnya," kata Saleh.
Aplikasi XStar BPH Migas juga memberikan kemudahan, baik bagi OPD selaku penerbit surat rekomendasi maupun konsumen pengguna.
"Pemanfaatan aplikasi XStar terus disosialisasikan karena memberikan kemudahan dalam penerbitan surat rekomendasi. Kalau dulu nelayan atau petani ketika mengajukan permintaan surat rekomendasi harus datang langsung ke dinas terkait atau kepala desa, padahal lokasi tempat tinggalnya jauh dan membutuhkan waktu beberapa hari untuk mendapatkannya. Sekarang dengan sistem online ini, surat rekomendasi dapat langsung dikerjakan langsung saat itu juga. Yang penting, petani atau nelayan bersangkutan membawa semua dokumen-dokumen untuk diserahkan ke kepala desa atau dinas terkait dan akan segera diproses," katanya menegaskan.
Jangka waktu pemberlakuan surat rekomendasi yang semula satu bulan, kini telah diubah menjadi tiga bulan untuk mempermudah OPD melakukan evaluasi pemanfaatan BBM subsidi dan khusus penugasan tersebut apakah sudah tepat sasaran, tepat guna, dan tepat volume.
"Sekarang, kami berikan jangka waktu tiga bulan. Untuk memudahkan sekaligus untuk mengevaluasi benar tidak petani atau nelayan kita ini menggunakan BBM sesuai kebutuhan. Pada saat misalnya tidak melaut, tentu saja kebutuhan BBM turun. Kami sudah membuat tabel yang sangat mudah bagi OPD untuk mengevaluasi usulan para pemohon ini. Kami berikan panduannya, pedomannya," katanya lagi.
Pada kesempatan yang sama, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Barat Lalu Najamudin menyampaikan, ketahanan pangan dan ketahanan energi menjadi komitmen Presiden Prabowo Subianto sebagai langkah utama guna menghadapi tantangan global.
Pemerintah Kabupaten Lombok Barat mendukung penggunaan aplikasi XStar dan QR code untuk pembelian BBM jenis solar dan pertalite agar subsidi pemerintah tepat sasaran, sekaligus mendukung sektor pertanian, perikanan dan konsumen lainnya.
"Dengan adanya sosialisasi ini diharapkan penggunaan energi oleh masyarakat kita ini tepat sasaran.Tidak terjadi penyelewengan penggunaan, tidak terjadi penimbunan segala macam. Karena kalau terjadi penimbunan, kasihan masyarakat kita yang sangat membutuhkan," katanya lagi.

Monitoring SPBU
Selain melakukan sosialisasi aplikasi XStar kepada OPD dan kepala desa, Saleh juga melakukan monitoring penyediaan dan pendistribusian BBM subsidi dan kompensasi ke sejumlah SPBU,, di Kabupaten Lombok Tengah, Selasa (22/4).
Dalam kunjungan di salah satu SPBU di Kecamatan Praya Timur, didapati sebagian besar konsumen merupakan petani yang menggunakan surat rekomendasi untuk membeli BBM subsidi dan kompensasi.
"Alhamdulillah, banyak kegiatan ekonomi masyarakat di daerah ini yang membutuhkan BBM solar maupun pertalite. Kami sampaikan ke pihak SPBU agar melayani masyarakat sesuai prosedur, harus menggunakan surat rekomendasi. Volumenya juga harus tepat, dan betul-betul diberikan kepada pihak yang berhak menerimanya," katanya lagi.
Sales Branch Manager PT Pertamina Patra Niaga Wilayah NTB Tommy Wisnu Ramdan menyampaikan pihaknya akan terus memberi edukasi kepada konsumen pengguna dan pihak SPBU ketentuan penggunaan surat rekomendasi.
Di samping itu, ujarnya, berkoordinasi dengan OPD dan kepala desa agar menerbitkan surat rekomendasi sesuai dengan panduan dari BPH Migas.
Baca juga: Kepala BPH Migas sebut pentingnya TI untuk kendalikan BBM subsidi
Baca juga: Pantau arus balik, BPH Migas pastikan stok BBM aman pasca-Lebaran 2025
Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025