BP Haji ungkap tiga opsi skema pembangunan Kampung Haji

Jakarta (ANTARA) - Badan Penyelenggara (BP) Haji mengungkapkan bahwa Pemerintah Indonesia telah menyiapkan tiga opsi skema yang dapat diterapkan dalam pembangunan Kampung Haji di Arab Saudi.

"Ada beberapa skema pembangunan Kampung Haji yang nanti akan dibicarakan lebih lanjut melalui Dewan Koordinasi Tinggi yang dibentuk antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Arab Saudi," kata Wakil Kepala BP Haji Dahnil Anzar Simanjuntak dalam diskusi kelompok terpumpun bertajuk "Membedah Permasalahan Penyelenggaraan Ibadah Haji" yang digelar Fraksi PKS DPR RI di Jakarta, Selasa.

Ia menyampaikan tiga skema itu meliputi pembangunan Kampung Haji dari awal oleh Danantara, pembelian hotel untuk dijadikan Kampung Haji, atau pengontrakan hotel di Arab Saudi.

Lebih lanjut, dia menjelaskan terkait opsi yang pertama, terdapat sejumlah risiko yang akan dihadapi dalam pembangunan Kampung Haji, seperti potensi jangka waktu pembangunan yang lama dan biaya investasi yang besar.

"Skema pertama, bisa jadi dibangun dari awal dengan misalnya dibangun oleh Danantara. Dengan risiko, memang butuh waktu karena harus dibangun dari awal, dari nol kemudian sampai jadi, pasti membutuhkan waktu dan membutuhkan investasi yang sangat besar," ucapnya.

Lalu untuk pilihan skema kedua, Pemerintah Indonesia akan memilih hotel yang berkapasitas besar agar mampu menampung semua jamaah haji dari tanah air.

"Yang kedua, skema yang kedua, apakah kemudian kita membeli hotel yang existing (telah ada), yang bisa menampung jumlah tamu yang besar. Misalnya, 50 ribu. Kemudian, ini kita akuisisi, kemudian diubah menjadi Kampung Haji," ujarnya.

Baca juga: Komisi VIII: Kampung Indonesia jadikan layanan haji-umrah terintegrasi

Yang terakhir, terkait dengan skema ketiga, pengontrakan terhadap hotel terkait akan dilakukan dalam jangka waktu yang panjang.

Dari semua opsi itu, Dahnil mengatakan penentuan akan dilakukan setelah pembahasan secara mendalam dilakukan oleh Dewan Koordinasi Tinggi. Meskipun begitu, menurutnya, Presiden Prabowo Subianto sebagai salah satu pihak yang mendorong pembangunan Kampung Haji itu memiliki kecenderungan memilih pembangunan dari awal.

"Semua skema ini akan dibicarakan yang disebut Dewan Koordinasi Tinggi, yang dibentuk antara Pemerintah Arab Saudi dan Indonesia. Belum ada keputusan yang mana akan kita pilih, walaupun Presiden punya kecenderungan agar Kampung Haji itu bisa dibangun sejak awal dan bisa diakselerasi," kata Dahnil.