Kabupaten Bogor (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Bogor, Jawa Barat, meningkatkan alokasi anggaran Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) hingga sekitar Rp895 miliar pada 2026 guna mengejar capaian Universal Health Coverage (UHC) 100 persen.
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Cibinong Ichwansyah Gani di Bogor, Jumat, mengatakan peningkatan anggaran tersebut menunjukkan komitmen Pemkab Bogor di bawah kepemimpinan Bupati Bogor Rudy Susmanto dalam menjamin perlindungan kesehatan bagi seluruh penduduk.
“Pemkab Bogor berkomitmen mengejar UHC 100 persen. Pada 2026, kebutuhan anggaran JKN diperkirakan mencapai sekitar Rp895 miliar,” kata Ichwansyah.
Ia menjelaskan, pada tahun anggaran berjalan Pemkab Bogor baru mengalokasikan sekitar Rp500 miliar untuk pembiayaan iuran JKN, terutama bagi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang menjadi tanggungan pemerintah daerah.
Berdasarkan data BPJS Kesehatan per 1 November 2025, capaian UHC Kabupaten Bogor telah mencapai 97,96 persen dari total jumlah penduduk sebanyak 5.875.830 jiwa.
Meskipun mendekati target, BPJS Kesehatan mencatat masih terdapat 120.041 penduduk Kabupaten Bogor yang belum terdaftar sebagai peserta JKN, atau sekitar 2,04 persen dari total populasi.
Baca juga: BPJS Kesehatan: Sejuta peserta JKN di Bogor nunggak iuran
Selain persoalan cakupan, Pemkab Bogor juga menghadapi tantangan keaktifan peserta. Data BPJS Kesehatan menunjukkan tingkat keaktifan peserta JKN di Kabupaten Bogor baru mencapai 80,23 persen, dengan 1.101.718 peserta tercatat nonaktif.
Menurut Ichwansyah, peningkatan anggaran JKN diperlukan tidak hanya untuk memperluas cakupan kepesertaan, tetapi juga untuk menjaga keberlanjutan layanan kesehatan agar peserta tetap aktif dan dapat mengakses layanan saat dibutuhkan.
“UHC itu bukan hanya soal terdaftar, tetapi juga aktif. Menjaga keaktifan ini membutuhkan dukungan fiskal yang besar dari pemerintah daerah,” ujarnya.
Ia menambahkan, tidak semua daerah memiliki kemampuan fiskal untuk mengalokasikan anggaran JKN hingga mencukupi pembiayaan 12 bulan penuh, sehingga langkah Pemkab Bogor dinilai progresif dibandingkan banyak daerah lain.
BPJS Kesehatan akan terus berkoordinasi dengan Pemkab Bogor untuk memastikan penajaman sasaran penerima manfaat, khususnya bagi masyarakat tidak mampu, agar penggunaan anggaran yang besar tersebut tepat sasaran.
Di sisi lain, masyarakat yang tergolong mampu tetap didorong untuk membayar iuran secara mandiri guna menjaga keseimbangan pembiayaan Program JKN secara berkelanjutan.
Baca juga: Kota Bogor raih penghargaan pencapaian Universal Health Coverage
Pemkab Bogor menargetkan peningkatan anggaran JKN tersebut dapat memperkuat jaminan kesehatan masyarakat sekaligus mendukung pembangunan sumber daya manusia yang sehat dan produktif pada 2026.
Pewarta: M Fikri Setiawan
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
