Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI berkomitmen memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pembangunan kawasan perbatasan guna mempercepat pemerataan infrastruktur dan meningkatkan kesejahteraan rakyat (kesra) di wilayah tersebut.
"Tugas membangun kawasan perbatasan bukan hanya tanggung jawab pemerintah pusat, melainkan juga memerlukan kerja sama dan kolaborasi erat dengan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota," kata Sekretaris BNPP Komjen Pol. Makhruzi Rahman dalam keterangan tertulis diterima di Jakarta, Rabu.
Komjen Pol. Makhruzi menyampaikan hal itu saat beraudiensi dengan Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Zainal A. Paliwang di Tanjung Selor, Kaltara, Senin (5/5), ketika membahas sejumlah usulan strategis terkait dengan pembangunan infrastruktur yang menjadi prioritas di kawasan perbatasan.
Sekretaris BNPP menegaskan bahwa pembangunan perbatasan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, tetapi juga membutuhkan kolaborasi erat dengan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.
Menurut dia, pembangunan perbatasan merupakan bagian dari program strategis nasional yang harus berjalan secara berkesinambungan dan tepat sasaran.
Audiensi tersebut, kata Komjen Pol. Makhruzi, menjadi forum penting untuk menghimpun kebutuhan daerah yang akan dimasukkan dalam Rencana Induk (Renduk) Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan (PBWNKP) Tahun 2025—2029.
"Kami akan memastikan agar seluruh kebutuhan prioritas yang disampaikan hari ini dapat masuk dalam skala nasional," katanya.
Baca juga: Ombudsman teken MoU dengan Kemenhut dan BNPP tingkatkan layanan publik
Baca juga: BNPP-Pemkab Sambas perkuat sektor ekonomi dan pendidikan di perbatasan
BNPP selama ini telah membangun 15 pos lintas batas negara (PLBN) terpadu di seluruh Indonesia, termasuk tiga PLBN yang berada di Kaltara, yakni PLBN Sei Nyamuk di Pulau Sebatik, PLBN Labang di Kabupaten Nunukan, dan PLBN Long Nawang di Kabupaten Malinau.
Ia mengungkapkan bahwa keberadaan PLBN telah memberikan dampak positif pada pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan konektivitas masyarakat perbatasan.
"Keberadaan PLBN telah terbukti menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mendorong aktivitas masyarakat dan memperkuat konektivitas di kawasan perbatasan," ujarnya.
Dalam kesempatan itu, BNPP juga menegaskan komitmennya mempercepat pembangunan melalui penguatan koordinasi lintas sektor serta pengawasan dan pemantauan yang intensif bersama TNI dan Polri untuk menjaga stabilitas dan keamanan wilayah perbatasan.
"Kami hadir untuk mendengar langsung aspirasi daerah dan memastikan program pembangunan perbatasan berjalan tepat sasaran. Kalimantan Utara adalah wilayah strategis dan sudah seharusnya mendapatkan perhatian khusus," kata dia.
Selain audiensi, Sekretaris BNPP Makhruzi beserta jajaran meninjau langsung kondisi infrastruktur di Kabupaten Malinau dan Kabupaten Nunukan sebagai langkah konkret dalam memastikan pembangunan berjalan merata di seluruh titik perbatasan Kaltara.
Turut mendampingi dalam kunjungan tersebut, antara lain, Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan Irjen Pol. Edfrie R. Maith, kelompok ahli BNPP Nur Kholis, Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama Gutmen Nainggolan, Kepala Biro Keuangan, Umum, dan Hubungan Masyarakat Fauzan Hasan, Asisten Deputi Penataan Ruang Kawasan Perbatasan Ismawan, dan Asisten Deputi Infrastruktur Fisik Amrullah M. Ridha.
Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025
