Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melakukan supervisi teknis untuk memastikan kelayakan lokasi pembangunan hunian sementara (huntara) bagi warga terdampak banjir dan longsor di Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat (Sumbar).
Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari di Jakarta, Kamis, mengatakan bahwa pendampingan tersebut mencakup survei lapangan, pemetaan kontur tanah, hingga penentuan elevasi, guna menjamin huntara dibangun pada zona aman.
“Persiapan huntara membutuhkan dukungan teknis, termasuk tim surveyor dan drafter untuk memastikan lokasi aman dari pergerakan tanah,” ujar Abdul Muhari.
Saat ini terdapat enam usulan lokasi pembangunan huntara yang tersebar di dua kecamatan. BNPB telah melakukan koordinasi dengan camat dan perwakilan nagari dalam peninjauan lapangan.
Baca juga: Mensos: Hunian sementara bagi korban bencana dilengkapi jaminan hidup
Data BNPB hingga Rabu (10/12) menunjukkan delapan kecamatan di Kabupaten Lima Puluh Kota terdampak banjir dan longsor, dengan 100 rumah rusak berat, 19 rusak sedang, dan 61 rusak ringan.
"Sejumlah fasilitas pendidikan, jembatan, irigasi, hingga sarana pertanian juga turut rusak," cetusnya.
Selain supervisi teknis, menurut dia, BNPB juga membantu pemerintah daerah menyiapkan dokumen administrasi yang dibutuhkan, yaitu surat keputusan (SK) penetapan lokasi huntara, dan SK daftar penerima manfaat yang diverifikasi by name by address.
Baca juga: Prabowo setuju bantuan Rp60 juta per rumah bagi hunian rusak pengungsi
Baca juga: Dedi Mulyadi berencana bangun kampung bagi korban banjir Kota Padang
Pewarta: M. Riezko Bima Elko Prasetyo
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
