Lebak (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyebutkan Kabupaten Lebak, Provinsi Banten tertinggi kejadian bencana hidrometeorologi, seperti banjir, banjir bandang, tanah longsor, dan cuaca ekstrem.
Deputi Bidang Logistik dan Peralatan BNPB, Andi Eviana di Lebak,Rabu, mengatakan tingginya frekuensi kejadian bencana tersebut mencerminkan kerentanan ekologis dan struktural yang dipengaruhi oleh topografi pegunungan.
Selain itu, juga intensitas curah hujan yang tinggi, serta aktivitas manusia yang menyebabkan degradasi lingkungan.
Puncak bencana terjadi di Kabupaten Lebak awal 2020 dilanda banjir bandang dan longsor di sejumlah kecamatan.
Baca juga: Mendagri minta pemda tingkatkan kewaspadaan terhadap bencana
Peristiwa itu merusak ratusan rumah, memutus akses infrastruktur, mengubah alur sungai, serta menelan sembilan korban jiwa.
Selain kejadian besar tersebut, Lebak hampir setiap tahun menghadapi banjir dan longsor berulang yang menimbulkan kerugian material serta memaksa warga mengungsi.
Kondisi demikian, menunjukkan bahwa kerentanan lingkungan dan keterbatasan infrastruktur drainase masih sangat besar, sehingga memerlukan penanganan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan.
Menurut dia, apa yang terjadi di Lebak hanyalah satu dari ribuan bencana yang terjadi di Indonesia.
Baca juga: BPBD DIY pindahkan hujan ke laut cegah bencana hidrometeorologi
Sejak awal tahun hingga 18 November 2025, BNPB mencatat 2.873 kejadian bencana, sebagian besar merupakan bencana hidrometeorologi.
Total kerugian ditaksir mencapai Rp22,8 triliun, jauh melampaui kapasitas anggaran pemerintah yang hanya berkisar Rp3–10 triliun per tahun.
Untuk menutup kesenjangan pendanaan tersebut, pemerintah membentuk Pooling Fund Bencana sebagai instrumen pembiayaan yang terencana dan berkelanjutan bagi penanggulangan bencana.
Instrumen ini dijalankan melalui enam pilar strategis, mulai dari pengumpulan dan pengembangan dana, penyaluran pendanaan di seluruh fase bencana, transfer risiko melalui skema asuransi, hingga peningkatan koordinasi, kemitraan, dan tata kelola.
Pada 2025, pemerintah telah menghimpun Rp7,3 triliun dari APBN dan menghasilkan imbal hasil investasi sebesar Rp1,2 triliun. Sebesar Rp18,86 miliar dari imbal hasil itu dialokasikan untuk kegiatan prabencana dan transfer risiko melalui Asuransi Barang Milik Negara bagi objek prioritas seperti Istana Negara,sekolah, dan rumah sakit.
Baca juga: BPBD: Ratusan rumah di Pasuruan masih terendam banjir
Pewarta: Mansyur suryana
Editor: Sambas
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
