Jakarta (ANTARA) - Platform digital Bijak Memantau resmi diluncurkan di Jakarta, Selasa, untuk memfasilitasi masyarakat memantau kinerja DPR RI serta memahami proses legislasi secara lebih mudah dan substansial.
CEO Think Policy Andhyta Firselly Utami mengatakan bahwa platform bijakmemantau.id ini merupakan kelanjutan dari inisiatif Bijak Memilih pada Pemilu 2024. Melalui pendekatan teknologi, Bijak Memantau hadir untuk menjembatani keterlibatan warga dalam pengawasan kebijakan publik, khususnya setelah pemilu.
"Bijak Memantau hadir untuk membuka akses, menyederhanakan isu, dan mendorong partisipasi yang lebih substansial," kata Andhyta dalam keterangannya.
Andhyta menyebut Bijak Memantau memiliki tiga fitur utama, yakni: pertama, memahami isu berisi ringkasan delapan isu kebijakan prioritas seperti pendidikan, ekonomi, dan lingkungan.
Fitur kedua, memantau Kebijakan yang memperbarui perkembangan RUU di Prolegnas.
Ketiga, memantau pejabat yang menyajikan informasi legislator dan kanal komunikasi warga.
"Warga juga dapat bergabung dalam komunitas diskusi dan kegiatan advokasi kebijakan melalui forum daring, kelas publik, dan kolaborasi bersama organisasi masyarakat sipil," ujarnya.
Baca juga: MK beri lima pedoman terkait pencalonan presiden kepada pembentuk UU
Baca juga: MK: Pembentuk UU tidak boleh sering ubah syarat usia pejabat publik
Sementara itu, ekonom dan mantan Menteri Keuangan Chatib Basri menilai inisiatif ini memperkuat peran kelas menengah dalam memengaruhi arah kebijakan.
"Tantangannya adalah bagaimana mereka mendapatkan informasi yang baik agar tahu apa yang perlu diperjuangkan," tambah Chatib.
Wakil Ketua BKSAP DPR RI Bramantyo Suwondo menilai Bijak Memantau dapat menjadi jembatan yang memperkuat pemahaman masyarakat terhadap sistem politik.
"Sinergi multipihak sangat krusial dalam membangun ruang dialog yang terbuka dan inklusif,” jelas Bramantyo.
Peluncuran platform ini juga menjadi bagian dari rangkaian Open Government Week 2025 yang didukung oleh Open Government Indonesia.
Direktur Hubungan Luar Negeri, Bappenas, dan juga selaku perwakilan dari Open Government Indonesia Maharani Wibowo menyatakan bahwa keterbukaan bukan sekadar prinsip pemerintahan, melainkan juga ekosistem yang perlu dirawat bersama.
Menurut dia, keterlibatan publik hanya bisa tumbuh jika tersedia ruang yang aman, informatif, dan inklusif untuk bertanya, belajar, dan bertindak.
Inisiatif-inisiatif yang mendorong pemahaman dan partisipasi warga dalam proses kebijakan, termasuk melalui pendekatan digital, kata Maharani,merupakan bagian penting dalam memperkuat demokrasi yang terbuka.
Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025
