Jakarta (ANTARA) - Badan Informasi Geospasial (BIG) menegaskan penyediaan peta dasar/rupa bumi nasional berkala besar 1:5.000 menjadi kebutuhan mendesak yang harus segera diselesaikan Pemerintah Indonesia.
Kepala BIG Aris Marfai mengatakan bahwa tanpa tersedianya peta skala 1:5.000 itu berat untuk mencapai percepatan detail tata ruang (RDTR), hilirisasi industri geospasial, hingga termasuk kegiatan Integrated Land Administration And Spatial Planning Project (ILASPP) yang sedang digagas oleh pemerintah.
“Sementara perlu kami sampaikan, saat ini baru 3 persen dari total keseluruhan wilayah darat Indonesia yang terpetakan dengan skala besar itu,” kata dia dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi XII DPR RI yang diikuti secara daring di Jakarta, Rabu.
Baca juga: DPR RI terima usulan penambahan anggaran BIG dari pinjaman luar negeri
Menurut Aris, dari seluruh pulau di Indonesia baru Pulau Sulawesi yang sudah mulai terpetakan wilayahnya ke dalam peta skala 1:5.000 oleh tim BIG.
Oleh karena itu, BIG mengusulkan kepada Komisi XII DPR RI penambahan anggaran pada pagu 2025 yang bersumber dari pendanaan luar negeri, World Bank, senilai Rp810,42 miliar
“Saat ini kita sudah laksanakan produksi dan pemanfaatan data geospasial skala besar 1:5.000 di Sulawesi, sisanya akan menggunakan dana pinjaman tersebut untuk 3-5 tahun ke depan,” kata dia.
Baca juga: BIG targetkan peta skala besar 1:5.000 rampung dalam tiga tahun
Dia mengungkapkan bahwa pinjaman dana luar negeri sangat berarti guna memastikan pelaksanaan program bidang geospasial itu berjalan sesuai target, yakni selesai secara bertahap pada 2025-2029, apalagi mengingat dari Rp350 miliar pagu anggaran BIG yang dapat digunakan hanya senilai Rp195 miliar.
"Sebesar Rp350 miliar ini anggaran pagunya, tetapi yang terblokir Rp156 miliar, jadi kita gunakan Rp195 miliar dari APBN itu di luar dari tambahan bantuan luar negeri,” kata dia.
Setelah melewati diskusi yang hangat akhirnya anggota Komisi XII DPR RI menerima usulan penambahan pagu anggaran 2025 untuk Badan Informasi Geospasial dengan skema pinjaman luar negeri senilai Rp810,42 miliar itu.
Baca juga: BIG selesaikan pemetaan geospasial dukung strategi iklim Indonesia
Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya dalam hal ini menekankan sebagaimana harapan dari para anggota Komisi XII, karena penambahan anggaran bersumber dari pinjaman luar negeri, maka BIG harus menjamin program kerja prioritas yang sudah disusun harus sesuai regulasi dan bermanfaat sebesar-besarnya untuk pemerintah dan masyarakat di Indonesia.
Pewarta: M. Riezko Bima Elko Prasetyo
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2025
