Jakarta (ANTARA) - Badan Gizi Nasional (BGN) terus memperkuat tata kelola keamanan pangan dan perlindungan tenaga kerja Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam mendukung pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Papua.
Komitmen tersebut ditegaskan dalam Rapat Koordinasi Percepatan Sertifikasi Standar Keamanan Pangan dan Peningkatan Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan pada SPPG se-Provinsi Papua yang digelar di Jayapura, Kamis (30/4).
“Kami berkomitmen untuk terus memperbaiki dan memperkuat tata kelola keamanan pangan, serta mendorong setiap tenaga kerja yang terlibat dalam pelaksanaan program MBG mendapatkan perlindungan,” ujar Direktur Penyediaan dan Penyaluran Wilayah III BGN, Ranto, dalam keterangan resmi di Jakarta, Jumat.
BGN juga meminta komitmen seluruh mitra untuk mendaftarkan para pekerjanya ke BPJS Ketenagakerjaan sebagai bentuk perlindungan bagi relawan dan tenaga kerja di SPPG.
Baca juga: Billy Mambrasar: Integrasi program MBG dan UMKM jaga suplai di Papua
Ranto juga menegaskan, kolaborasi lintas sektor menjadi langkah bersama untuk memastikan seluruh layanan MBG berjalan sesuai standar keamanan pangan dan keselamatan kerja.
Sementara itu, Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Jayapura, Jimmy, menegaskan bahwa sinergi seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci dalam menjaga kualitas layanan MBG di Papua. Ia mengemukakan, saat ini terdapat 81 SPPG yang telah beroperasi di Provinsi Papua, dengan 79 SPPG di antaranya telah memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
Menurut Jimmy, capaian tersebut menunjukkan komitmen kuat seluruh pengelola dapur MBG di Papua dalam menghadirkan dapur yang sehat dan bersih bagi masyarakat penerima manfaat.
“Ke depan, kami berharap seluruh SPPG di Papua dapat segera melengkapi sertifikasi yang masih berproses agar kualitas layanan MBG lebih optimal," ujar Jimmy.
Baca juga: Nama kerap dicatut, Direktur BGN Harjito imbau pengelola SPPG waspada
Sejalan dengan hal tersebut, Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Papua juga menyampaikan komitmen untuk terus aktif mendampingi proses pemenuhan standar kesehatan lingkungan pada setiap SPPG.
"Pengawasan dilakukan sejak tahap pembangunan, mulai dari kelayakan lokasi, bangunan dapur, hingga kesiapan pengelola. Dinas Kesehatan juga mendorong seluruh SPPG untuk segera melengkapi persyaratan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) sebagai bagian penting dalam menjamin keamanan pangan," ujar Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan Kerja dan Olahraga Dinkes Provinsi Papua, Ferry Maitindom.
Selain membahas aspek keamanan pangan, rapat koordinasi juga menyoroti pentingnya perlindungan bagi relawan SPPG melalui kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Ketenagakerjaan mencatat, dari 81 SPPG di Papua, baru 37 SPPG yang telah terdaftar. Oleh karena itu, BGN terus mendorong percepatan kepesertaan seluruh relawan agar mendapatkan perlindungan kerja yang optimal.
Baca juga: Pemerintah perkuat sistem pengawasan MBG 3B cegah keracunan
Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Sambas
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
