Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Wakil Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Febrian Alphyanto Ruddyard menegaskan, urgensi prinsip efektivitas pembangunan, yaitu kedaulatan negara, fokus pada hasil, kemitraan inklusif, serta transparansi dan akuntabilitas kerja sama pembangunan.
Hal tersebut disampaikan saat memberikan sambutan dalam agenda Busan Global Partnership Forum 2025 yang digelar di Seoul, Republik Korea, 30 September-1 Oktober 2025, mengingat Indonesia merupakan Co-Chair Global Partnership on Effective Development Cooperation (GPEDC).
“Efektivitas bukan sekadar pilihan teknis, melainkan moral imperative. Kemitraan harus mampu memberi hasil nyata yang dapat dirasakan masyarakat, terutama kelompok paling rentan,” ucapnya, dari keterangan resmi, Jakarta, Rabu.
Forum ini berlangsung pada momentum penting, hanya beberapa bulan pasca Konferensi Internasional Keempat tentang Pembiayaan Pembangunan (FfD4) di Seville, Spanyol, yang hasilnya diharapkan mereformasi arsitektur keuangan pembangunan global.
Baca juga: Respons proyeksi ADB-OECD, Airlangga: Pemerintah siapkan stimulus
Busan Global Partnership Forum 2025 dihadiri lebih dari 100 negara, perwakilan Organisasi Internasional seperti Uni Eropa, United Nations Development Programme (UNDP), Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), serta berbagai sektor privat, organisasi masyarakat sipil, lembaga think tank, akademisi dan filantropi dari berbagai belahan dunia.
Selain membuka forum secara resmi, Indonesia juga berpartisipasi aktif sebagai narasumber dalam Sesi Tematik 3 yang bertajuk “Strengthening Inclusive Partnerships and Institutionalized Knowledge Sharing for a New Era” dan memimpin GPEDC Steering Committee Meeting.
Pada forum ini, Indonesia berbagi pengalaman implementasi Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular (KSST), lalu mengungkapkan keberhasilan menyelenggarakan program peningkatan kapasitas bagi lebih dari 140 negara mitra.
Selain itu, Indonesia menekankan pentingnya memperkuat tata kelola kerja sama pembangunan yang berbasis data, membangun Centers of Excellence di tingkat nasional, serta mengembangkan sistem informasi terpadu untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.
Baca juga: OECD pangkas proyeksi pertumbuhan PDB global 2025 dan 2026
Menurut Wakil Kepala Bappenas, kunci pembangunan adalah melibatkan daerah. Maka dari itu, kerja sama harus dapat meningkatkan kapasitas dan kemampuan pemerintah daerah sebagai penyedia layanan dasar penting dan responden pertama di saat krisis
“Di saat pemerintah daerah diberdayakan, hasil pembangunan dapat benar-benar menjangkau setiap warga, di setiap daerah, tanpa meninggalkan siapapun,” kata Febrian.
Di sela forum, Wamen PPN mengadakan sejumlah pertemuan bilateral dengan mitra pembangunan, termasuk dengan Ketua OECD Development Assistance Committee (DAC) Carsten Staur.
Pertemuan tersebut menegaskan peran Indonesia sebagai jembatan antara negara donor tradisional dan negara-negara Global South, sekaligus memperkuat proses aksesi Indonesia menuju keanggotaan OECD.
Baca juga: Pemerintah tingkatkan pengawasan dan integritas publik ke standar OECD
Pada hari kedua, forum akan dilanjutkan dengan Steering Committee Meeting GPEDC yang membahas arah organisasi, serta penetapan agenda kerja sama pembangunan internasional yang efektif ke depan.
“Partisipasi Indonesia di forum ini selaras dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat tata kelola pembangunan, posisi Global South, dan Visi Indonesia Emas 2045, sekaligus menegaskan komitmen di GPEDC menjadikan efektivitas pembangunan sebagai dasar kerja sama internasional yang inklusif dan berorientasi hasil,” ujar dia.
Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
