Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) memfasilitasi konsolidasi antara penyandang disabilitas dengan pemerintah untuk berbagi pengalaman, membangun sinergi, serta merumuskan solusi untuk tantangan inklusi di Indonesia.
Upaya tersebut dilakukan Bappenas melalui kerja sama dengan Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB) dan INKLUSI.
“Pemerintah terus berusaha agar pembangunan bukan hanya soal pertumbuhan ekonomi, tetapi juga soal keadilan sosial. Kita ingin memastikan semua warga negara, termasuk penyandang disabilitas, bisa menikmati hak dan kesempatan yang sama,” ujar Wakil Menteri PPN/Wakil Kepala Bappenas Febrian Alphyanto Ruddyard dalam Temu Inklusi #6: Komitmen, Sinergi, Aksi dan Inovasi Kebhinekaan untuk Indonesia Emas 2045, di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, dari keterangan resmi, di Jakarta, Senin.
Temu Inklusi yang telah diselenggarakan sejak 2014 oleh SIGAB Indonesia bersama organisasi gerakan difabel, organisasi masyarakat sipil, mitra pembangunan, dan pemerintah berlangsung pada 2-4 September 2025.
Kabupaten Cirebon meraih Kategori Khusus Penghargaan Pemerintah Daerah (PPD) Inklusif Disabilitas 2025.
Lima provinsi terbaik penerima PPD Inklusif Disabilitas 2025 adalah Daerah Istimewa Yogyakarta, DKI Jakarta, Kalimantan Selatan, Jawa Tengah, dan Nusa Tenggara Timur.
Menurut Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kependudukan, dan Ketenagakerjaan, Kementerian PPN/Bappenas Maliki, penghargaan bagi pemerintah daerah inklusif disabilitas bukan sekadar simbolis, namun menjadi instrumen untuk memastikan program pembangunan melibatkan penyandang disabilitas secara bermakna sejak tahap perencanaan hingga evaluasi.
“Salah satu hasil nyata Temu Inklusi ini adalah lahirnya konsep dan indikator Desa Inklusif, yang hingga kini telah diterapkan di lebih dari 157 desa di 10 kabupaten di lima provinsi,” kata Maliki.
Melalui sinergi multipihak, praktik baik pembangunan inklusif diharapkan dapat terus diperluas, sehingga Visi Indonesia Emas 2045 dapat terwujud secara adil dan merata bagi seluruh Warga Negara Indonesia.
“Komitmen pemerintah terhadap pembangunan yang inklusif tercermin dalam RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) 2025-2029, di mana Prioritas Nasional 4 diarahkan untuk mewujudkan masyarakat yang inklusif bagi lansia dan penyandang disabilitas, serta Prioritas Nasional 6 yang menekankan peningkatan kesejahteraan untuk seluruh masyarakat tanpa kecuali,” kata Febrian Alphyanto.
Baca juga: Bappenas: Literasi dapat bangkitkan ekonomi saat pandemi COVID-19
Baca juga: Bappenas: Inklusi keuangan bantu kurangi kemiskinan
Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
