Banyuwangi (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, menargetkan kemiskinan turun hingga 4,39 persen dalam lima tahun ke depan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2025-2029.
Sebelumnya, pemerintah daerah setempat mampu menekan angka kemiskinan dari 8,07 persen di tahun 2021 menjadi 6,54 persen pada tahun 2024.
"Program prioritas utama daerah adalah mengakselerasi pengentasan kemiskinan, dan target kami angka kemiskinan turun menjadi 4,39 persen," kata Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani di Banyuwangi, Kamis.
Ia mengatakan bahwa pemkab telah menetapkan program prioritas yang akan dikerjakan yakni prioritas utama, prioritas wajib dan prioritas pengungkit.
Program prioritas wajib, kata Ipuk, tetap fokus pada bidang pendidikan dan kesehatan, sedangkan pada prioritas pengungkit dilakukan penguatan di sektor unggulan rakyat seperti pertanian, perikanan, pariwisata, UMKM dan ekonomi kreatif.
"Juga akan dilakukan pemerataan infrastruktur dasar, sosial, ekonomi dan kelestarian lingkungan hidup serta digitalisasi layanan publik," katanya.
Baca juga: Banyuwangi libatkan 2.400 warga prasejahtera dalam Program Padat Karya
Baca juga: PNM ajak jurnalis tinjau potret kemiskinan ekstrem di Banyuwangi
Sementara target pembangunan lain yang akan dicapai, lanjut Ipuk, salah satunya pertumbuhan ekonomi sebesar 5,5 persen. Sebelumnya pertumbuhan ekonomi daerah telah meningkat dari 4,09 persen (2021) menjadi 4,68 persen (2024).
"Untuk memajukan ekonomi daerah, langkah yang akan dilakukan adalah penguatan kerja sama untuk menarik investasi, penyederhanaan dan digitalisasi perizinan, meningkatkan kualitas dan konektivitas infrastruktur dengan tetap menjaga daya dukung lingkungan hidup," tutur Ipuk.
Ia menambahkan, target lain yang seperti Indeks Kesejahteraan Sosial meningkat menjadi 75, Indeks Modal Manusia meningkat menjadi 0,65, serta Indeks Reformasi Birokrasi meningkat menjadi berpredikat AA.
"Tentu perencanaan ini masih belum sempurna, nantinya dalam penyusunan rancangan akhir dan pengesahan tidak menutup kemungkinan ada penyesuaian karena adanya perubahan kebijakan, isu aktual, regional, nasional maupun global," kata Bupati Ipuk.
Baca juga: BPS: Data Bank Dunia 60 persen warga Indonesia miskin hanya referensi
Baca juga: Mendes sebut Kopdes wujud upaya bawa desa bangkit dari kemiskinan
Baca juga: Mensos: Kemiskinan bukan soal angka tetapi tantangan peradaban
Pewarta: Novi Husdinariyanto
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2025
