Banyuwangi (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, ditunjuk sebagai piloting program bantuan sosial (bansos) berbasis digital yang dicanangkan oleh Dewan Ekonomi Nasional (DEN) dan sejumlah kementerian.
Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Bidang Transformasi Digital Pemerintah Kementerian PAN-RB Cahyono Tri Birowo mengatakan ada sejumlah indikator lintas kementerian menyepakati Banyuwangi ditunjuk sebagai piloting digitalisasi bantuan sosial.
"Di antaranya kesiapan Banyuwangi yang dapat dilihat dari rekam jejak proses transformasi digital pemerintahannya selama ini, termasuk indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) yang sangat baik serta komitmen pemimpin daerahnya yang tinggi," kata Cahyono dalam keterangannya diterima di Banyuwangi, Minggu.
Ia menjelaskan bansos berbasis digital ini merupakan ikhtiar pemerintah untuk membangun Digital Public Infrastructure (DPI).
Menurut Cahyono, data digital yang akan diolah meliputi identitas kependudukan digital, data biometrik untuk autentikasi, dan SPLP sebagai data exchange platform.
"Melalui portal ini masyarakat dapat mengakses proses verifikasi, pendaftaran, hingga pengelolaan bansos secara mandiri dan aman. Data yang akan kami gunakan adalah lintas kementerian dan lembaga, berbagi data lintas sektor," ujarnya.
Baca juga: Sebanyak 124.181 warga Banyuwangi terdaftar penerima bansos Kemensos
Principal Expert Government Technology Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Rahmat Danu Andika menyampaikan bahwa pada tahun ini pemerintah akan memulai penargetan perlindungan sosial (parlinsos).
Masyarakat, lanjut dia, bisa mengakses langsung untuk mendapatkan bantuan dengan autentikasi yang dapat diandalkan, dan permintaan bantuan yang masuk akan diolah dengan sistem seleksi yang dapat mengotomatisasi proses seleksi dan transparan bagi masyarakat.
"Harapan kami dengan portal ini nantinya tidak ada lagi cerita bansos salah sasaran dan tidak tepat guna, untuk itulah dalami piloting ini kami sangat membutuhkan keterbukaan pemikiran kepala daerah dan juga semangat bersama untuk mencoba cara baru. Banyuwangi yang sangat pas untuk memulai project ini," kata Rahmat.
Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menyatakan Pemkab Banyuwangi akan berpartisipasi aktif untuk mengawal realisasi salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto itu.
"Prinsipnya kami siap untuk berkolaborasi demi mewujudkan kemaslahatan rakyat. Bansos berbasis digital dapat meningkatkan efektivitas dan dampak nyata atas berbagai program bantuan sosial yang selama ini telah bergulir," kata Ipuk.
Baca juga: 72 ribu orang di Banyuwangi telah terima bansos sembako dan PKH
Bansos digital ini ditargetkan akan dilaksanakan pada September 2025, dan sasaran bantuan yang akan disalurkan terlebih dahulu adalah Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT).
Pewarta: Novi Husdinariyanto
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.