Banjarmasin (ANTARA) - Wali Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, H Ibnu Sina mempresentasikan keberhasilan sanitasi kotanya di South and South East Asia City-Wide Inclusive Sanitation (CWIS) Forum, di Aula Timur Institut Teknologi Bandung (ITB), Jawa Barat, Senin.
Ibnu Sina yang juga menjabat Ketua Aliansi Kabupaten/Kota Peduli Sanitasi Indonesia (AKKOPSI) menyampaikan bahwa kotanya sebagai percontohan kota di Indonesia yang memiliki perusahaan daerah pengelolaan air limbah selain DKI Jakarta.
Menurut dia, perusahaan yang bernama Perumda Pengelolaan Air Limbah Domistik Kota Banjarmasin tersebut berhasil melayani sebanyak 7.000 sambungan rumah tangga.
Ibnu Sina menyebutkan Perumda PALD Kota Banjarmasin memiliki kapasitas 17.000 sambungan rumah untuk dilayani.
"Ini adalah bukti komitmen kota kami dalam memberikan solusi sanitasi berkelanjutan," ujarnya.
Baca juga: Banjarmasin bangun kesadaran mengelola sanitasi baik di sekolah
Sebagai Ketua AKKOPSI, Ibnu Sina menekankan pentingnya isu sanitasi dalam mewujudkan kota yang layak huni dan berkelanjutan.
Dia menyoroti target minimal 80 persen sanitasi yang tuntas sebagai syarat penting yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk menuju kota sehat.
"Kota yang nyaman dan layak huni harus memiliki minimal 80 persen sanitasi selesai. Tidak ada lagi jamban di sungai atau sanitasi yang tidak layak. Kita dorong pembangunan sistem sanitasi komunal," katanya.
Dia mengingatkan bahwa kota yang layak huni adalah kota yang tidak hanya menyediakan air minum yang bersih dan memadai, tetapi dari segi pengelolaan air limbahnya juga harus baik.
Ibnu Sina mengemukakan AKKOPSI saat ini menaungi 492 kepala daerah yang peduli terhadap isu sanitasi.
Aliansi ini, lanjut dia, berperan penting dalam mendorong komitmen daerah untuk mencapai target sanitasi sesuai dengan visi RPJM, yaitu 100 persen akses air minum layak, 0 persen sanitasi buruk, dan 100 persen sanitasi layak.
Baca juga: BKKBN dorong perbaikan sanitasi turunkan angka stunting di Kalsel
Ibnu Sina mengakui tantangan dalam komitmen pemerintah daerah menjadi hal yang krusial dalam menuntaskan persoalan tersebut.
Namun, dia optimistis dengan dukungan dari berbagai kementerian, termasuk Kemenkes dan Kementerian PUPR, AKKOPSI berkomitmen menjadikan sanitasi sebagai prioritas utama.
"Kadang perhatian kepala daerah terpecah pada infrastruktur lainnya. Padahal, jika sanitasi selesai, kota akan lebih sehat dan berkelanjutan," katanya.
Di forum tersebut hadir Rektor ITB Prof Reini Wirahadikusumah, Co-President United Cities and Local Governments (UCLG) Asia Pasifik Bhim Prasad Dhungana, Sekretaris Jenderal UCLG Asia Pasifik Dr Bernadia Tjandradewi.
CWIS Forum merupakan platform kolaborasi yang bertujuan mempercepat penerapan sanitasi inklusif di tingkat kota, dengan memastikan semua warga memiliki akses terhadap fasilitas sanitasi yang aman dan berkelanjutan.
Baca juga: Kebijakan sanitasi kurangi risiko penularan penyakit setelah banjir
Forum itu mempertemukan pemerintah, akademisi, sektor swasta, hingga komunitas untuk berbagi praktik terbaik dengan memperkenalkan teknologi inovatif dan menciptakan strategi bersama dalam mendukung target capaian SDG's 6 tentang air bersih dan sanitasi untuk semua.
Pewarta: Sukarli
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2025
