Jakarta (ANTARA) - Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) menilai Papua memiliki potensi yang sangat besar untuk mengembangkan transformasi bisnis kehutanan melalui pendekatan Multiusaha Kehutanan.
Ketua Umum APHI Soewarso dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, mengatakan melalui pendekatan Multiusaha Kehutanan maka tidak hanya mengoptimalkan hasil hutan kayu, tetapi juga hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan.
"Dengan dukungan kebijakan yang selaras antara pemerintah pusat dan daerah, sektor kehutanan Papua dapat memberikan kontribusi yang jauh lebih besar terhadap penerimaan negara, pendapatan daerah, pembangunan infrastruktur, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat," ujar Soewarso.
APHI, katanya lagi, saat ini tengah melakukan "roadshow" ke sejumlah daerah untuk memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan para pemangku kepentingan dalam mendorong transformasi sektor kehutanan nasional, salah satunya dengan Pemerintah Provinsi Papua.
Ia menjelaskan APHI mendorong penyusunan roadmap pembangunan kehutanan Papua dalam jangka menengah hingga panjang sebagai arah pengembangan sektor kehutanan yang lebih kompetitif, berkelanjutan, dan mampu membangkitkan kembali industri kehutanan dari hulu hingga hilir.
Menurut dia, roadmap tersebut juga diharapkan menjadi dasar pengembangan industri pengolahan hasil hutan yang lebih dekat dengan sumber bahan baku, pengembangan jasa lingkungan karbon yang tetap menjaga keberlanjutan produksi kayu, serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang mendukung peningkatan daya saing produk kehutanan Papua.
Soewarso mengatakan saat pertemuan jajaran APHI dengan Gubernur Papua Mathius D Fakhiri di Kota Jayapura, Rabu (24/6) lalu, pihaknya mengusulkan sejumlah kebijakan strategis, antara lain pembukaan akses ekspor kayu gergajian langsung dari Papua, penyempurnaan kebijakan penampang kayu olahan untuk meningkatkan pemanfaatan jenis kayu selain merbau, serta harmonisasi kebijakan pusat dan daerah guna mempercepat implementasi transformasi pengelolaan hutan melalui Multiusaha Kehutanan (MUK).
Gubernur Papua Mathius D Fakhiri menyatakan dukungan terhadap pengembangan sektor kehutanan yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sekaligus menjaga kelestarian lingkungan melalui penyusunan roadmap pembangunan kehutanan dan transformasi pengelolaan hutan berbasis multiusaha kehutanan (MUK).
Pemerintah Provinsi Papua, katanya lagi, terbuka terhadap berbagai inisiatif yang dapat memperkuat kontribusi sektor kehutanan bagi perekonomian daerah dan masyarakat adat melalui penerapan pengelolaan hutan lestari.
"Kami menyambut baik berbagai program yang dapat meningkatkan kontribusi pelaku usaha terhadap pendapatan daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua melalui pengelolaan hutan lestari yang tidak merusak lingkungan," katanya.
Ia menambahkan, pemerintah daerah setempat saat ini juga terus memperkuat infrastruktur pendukung, termasuk peningkatan kapasitas Pelabuhan Jayapura dan pembangunan pelabuhan di Kabupaten Sarmi, untuk mendukung pengembangan industri kehutanan serta ekspor produk hasil hutan dari Papua.
Menurut Mathius, usulan ekspor langsung kayu gergajian dari Papua maupun perluasan kebijakan penampang kayu olahan perlu didukung dengan data ilmiah dan kajian komprehensif yang dituangkan dalam roadmap pembangunan kehutanan Papua, agar dapat menjadi dasar koordinasi kebijakan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat.
Dalam pertemuan tersebut juga dibahas peluang penguatan pembiayaan pendidikan kehutanan melalui optimalisasi pemanfaatan dana kompensasi hak ulayat.
APHI selanjutnya melakukan pembahasan teknis bersama Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua mengenai penyusunan roadmap pengelolaan hutan Papua lima hingga sepuluh tahun ke depan.
Baca juga: Multiusaha kehutanan bisa tingkatkan nilai ekonomi hutan 10 kali lipat
Baca juga: Kemenhut: Sekitar 30 persen konsesi kehutanan belum berkinerja optimal
Pewarta: Subagyo
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
