Jakarta (ANTARA) - Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) menyampaikan dukungan penuh sektor kehutanan terhadap langkah pemerintah memperkuat integritas dan kredibilitas pasar karbon nasional.
Menurut Ketua Umum APHI Soewarso di Jakarta, Selasa, langkah strategis ini menjadi momentum penting untuk mengintegrasikan kebijakan lingkungan, investasi hijau dan tata kelola hutan berkelanjutan dalam satu kerangka yang terukur dan berkeadilan.
Dia menegaskan pengusaha hutan memiliki posisi strategis dalam ekosistem perdagangan karbon, karena sebagian besar potensi penyerapan emisi karbon berasal dari sektor kehutanan, termasuk hutan tanaman industri, restorasi ekosistem, dan rehabilitasi lahan kritis.
“Sektor kehutanan harus menjadi bagian dari solusi iklim, bukan hanya sebagai penyedia kayu, tetapi juga sebagai pengelola jasa lingkungan yang berkontribusi nyata pada penurunan emisi nasional,” ujar Soewarso di Jakarta, Selasa.
Menurut dia, kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, lembaga internasional, dan masyarakat merupakan kunci agar perdagangan karbon dapat berjalan efektif dan kredibel.
“Keterlibatan semua pihak akan memperkuat sistem verifikasi, meningkatkan kapasitas teknis di lapangan, serta memastikan nilai ekonomi karbon benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar hutan,” katanya.
Soewarso juga menyoroti pentingnya harmonisasi antara kebijakan perdagangan karbon dengan kebijakan perizinan dan pemanfaatan lahan.
"Kita harus memastikan tidak ada tumpang tindih kebijakan yang justru melemahkan integritas pasar karbon. Semua regulasi harus mengarah pada satu tujuan: keberlanjutan," tegasnya.
Dikatakannya, pelaku usaha kehutanan kini tengah bertransformasi menuju bisnis hijau dengan memperkuat prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) serta pengelolaan berbasis sains.
APHI, tambahnya, telah mengembangkan sejumlah inisiatif untuk mendukung aksi mitigasi, termasuk program carbon smart forestry dan pengembangan proyek blue carbon di wilayah pesisir.
“Semoga kolaborasi ini dapat dilaksanakan dengan baik dan memberikan manfaat nyata untuk mendukung aksi mitigasi penurunan emisi GRK dan pengelolaan hutan yang lestari di Indonesia,” ujarnya.
Sebelumnya Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurofiq menyampaikan sudah mengidentifikasi 17,27 juta ton karbon dioksida ekuivalen (CO2e) yang siap diperdagangkan di bawah skema perdagangan karbon dengan Verra.
"Saya mendeteksi cukup besar, hari ini saja Verra ini sebenarnya sudah di-listed mereka itu hampir 15 juta CO2e teman-teman di HPH (Hak Pengusahaan Hutan). Jadi ini yang sudah diverifikasi oleh Verra, begitu kita MRA, mereka tinggal keluarkan dokumennya," kata dia setelah penandatanganan kerja sama saling pengakuan (Mutual Recognition Agreement/MRA) dengan standar karbon global Verra di Jakarta, Jumat (3/10).
Tidak hanya dari perusahaan yang sudah menjalani verifikasi, terdapat potensi 3 juta ton CO2e yang sudah siap untuk ditambahkan.
Secara rinci terdapat potensi kredit karbon 17,27 juta ton CO2e untuk diperdagangkan dalam skema Verra terbagi dalam sejumlah proyek, dengan target dapat dikeluarkan pada pertengahan 2026.
Karbon tersebut adalah karbon hayati atau yang berasal dari alam (nature based solution).
Baca juga: Indonesia perkenalkan potensi besar perdagangan karbon di Jepang
Baca juga: Menteri Hanif: Cegah Karhutla demi ketahanan pangan dan energi
Baca juga: Kemenhut segel 55 usaha dalam hutan tanpa izin
Pewarta: Subagyo
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
