Antisipasi dampak tarif Trump, Presiden Prabowo akan bentuk Satgas PHK

• English
• Terkini
• Terpopuler
• Top News
• Pilihan Editor
• Pemilu
• Otomotif
• Antara Foto
• Redaksi

• Selasa, 8 April 2025 23:23 WIB

ANTARA - Pemerintah melakukan langkah antisipatif atas dampak yang mungkin diakibatkan oleh kebijakan tarif tinggi yang diberlakukan oleh Presiden AS Donald Trump. Salah satunya, di mana Presiden Prabowo Subianto meminta jajarannya membentuk satuan tugas (satgas) khusus yang menangani para buruh jika terjadi gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat kebijakan itu.
(Aria Cindyara/Pradanna Putra Tampi/Sandy Arizona/I Gusti Agung Ayu N)

Berita Terkait

Prabowo perintahkan bentuk Satgas PHK antisipasi dampak tarif AS

• 3 jam lalu

Anggota DPR ingatkan perlindungan buruh di tengah tarif Trump

• 5 jam lalu

KSPSI sarankan agar pemerintah bangun kebersamaan hadapi tarif AS

• 7 jam lalu

Foto

Foto: Jasa angkut barang penumpang di Pelabuhan Samarinda

• 6 April 2025

Kapolri ungkap potensi lapangan kerja baru saat buka bersama buruh

• 26 Maret 2025

Video

Tak terima THR, Disnaker Babel imbau pekerja lapor ke posko pengaduan

• 24 Maret 2025

50.828 buruh rokok di Kudus terima BLT sebesar Rp600 ribu/orang

• 24 Maret 2025

Foto

Foto: Buruh angkut barang penumpang kapal laut saat mudik Lebaran di Ternate

• 24 Maret 2025

Pemkab Kudus salurkan BLT untuk buruh rokok pekan depan

• 23 Maret 2025

Video Terkait

Tak terima THR, Disnaker Babel imbau pekerja lapor ke posko pengaduan

• 24 Maret 2025

Pemerintah pastikan buruh Sritex segara dipekerjakan kembali

• 3 Maret 2025

Upah Minimum Provinsi dan Sektoral 2025 di Sulsel resmi ditetapkan

• 11 Desember 2024

Presiden umumkan kenaikan UMP 2025 sebesar 6,5 persen

• 29 November 2024

Kemnaker serap aspirasi buruh dan pengusaha terkait UMP 2025

• 25 November 2024

Revisi UU Cipta Kerja sebagai langkah keseimbangan ketenagakerjaan

• 17 November 2024

Cara Sultra tingkatkan kesejahteraan dan penuhi hak pekerja

• 13 November 2024

Prabowo beri Menaker tenggat waktu rumuskan penetapan UMP hingga 7 Nov

• 4 November 2024

MK kabulkan permohonan pencabutan UU Cipta Kerja oleh Partai Buruh

• 31 Oktober 2024

Bawaslu Ngawi waspadai potensi penggunaan surat suara milik PMI

• 16 Oktober 2024

Partai Buruh dukung pemerintahan Prabowo-Gibran, ajukan enam hal

• 18 September 2024

Dua petinggi Partai Buruh Kurdistan tewas dalam operasi keamanan Turki

• 18 September 2024