Bandarlampung (ANTARA) - Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Mukhlis Basri mengatakan berdasarkan temuan di lapangan, banjir di Kota Bandarlampung pada Jumat (21/2) disebabkan oleh sejumlah faktor.
"Faktornya sebenarnya cukup kompleks. Pertama, curah hujan pada awal tahun 2025 ini memang jauh lebih tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Ini adalah fakta yang harus kita akui bersama, tidak hanya di Lampung, kondisi serupa juga terjadi di beberapa daerah lain," kata Mukhlis Basri di Bandarlampung, Senin.
Selain itu, lanjut dia, berdasarkan temuan di lapangan terdapat perubahan fungsi lahan yang signifikan di Kota Bandarlampung. Banyak daerah yang sebelumnya resapan air berubah menjadi perumahan.
"Sebelumnya memang di sini (Tanjungsenang) banyak sawah. Bahkan sungai-sungai yang ada ini tadinya saluran irigasi yang hanya digunakan untuk mengairi sawah," kata dia.
Namun, lanjut dia, kini banyak sawah yang telah beralih fungsi menjadi perumahan. Akibatnya, daerah yang sebelumnya memiliki resapan air alami saat ini tertutup oleh semen dan aspal.
"Tentunya hal ini mengurangi kemampuan tanah untuk menyerap air. Sehingga air langsung mengalir ke sungai. Padahal kapasitas sungai tersebut awalnya hanya dirancang untuk mengalirkan air ke sawah, bukan untuk menampung volume air sebesar ini," kata dia.
Baca juga: BPBD: Terdapat 23 titik lokasi terdampak banjir di Bandarlampung
Kemudian Mukhlis Basri juga mengatakan banjir ini pun disebabkan oleh banyaknya masyarakat yang membangun rumah di badan sungai atau di sepanjang bantaran sungai.
"Bahkan saya juga melihat ada warga bangun rumah, yang sampai di tengah sungai. Contohnya, ada rumah yang hancur diterjang air karena lokasinya yang tidak sesuai. Ini jelas memperparah situasi," kata dia.
Selain perubahan fungsi lahan, lanjut dia, masalah infrastruktur juga turut berkontribusi memperburuk masalah banjir di Kota Bandarlampung.
"Misalnya di Kecamatan Kedamaian, terdapat konstruksi jembatan yang kurang tepat. Jembatan tersebut memiliki tiang di tengahnya, sehingga menghambat aliran air dan menyebabkan sampah tersangkut," kata dia.
Selain itu ia mengatakan banyak pipa saluran air yang melintang di sungai, yang seharusnya diletakkan sejajar dengan jalan atau di atas jembatan bukan di bawahnya.
Baca juga: Pemkot Bandarlampung ajukan status kedaruratan bencana banjir
"Hal ini membuat aliran sungai menjadi lambat dan rentan terhadap penyumbatan yang menyebabkan air dapat meluap ke permukaan," kata dia.
Ia pun menyampaikan memang bukan persoalan yang mudah guna mengatasi banjir dengan sejumlah faktor penyebabnya.
"Memang, tidak mudah untuk membongkar bangunan yang sudah berdiri di badan sungai, meskipun hal itu melanggar peraturan daerah. Namun, kita harus memikirkan kompensasi yang adil bagi masyarakat yang terdampak," katanya.
Ia pun mengatakan apabila hal itu harus diambil pemerintah pusat, Provinsi Lampung, dan Kota Bandarlampung, harus menyiapkan dana untuk menormalisasi sungai dan relokasi warga yang tinggal di daerah rawan banjir.
"Semoga apa yang saya dapatkan di lapangan dapat menjadi bahan kajian bagi pemerintah daerah untuk mencari solusi jangka panjang. Saya juga ingin mengajak masyarakat untuk tetap bersabar dan tidak saling menyalahkan," katanya.
Baca juga: BPBD Lampung catat 11.223 orang terdampak banjir di Bandarlampung
Pewarta: Dian Hadiyatna
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2025
