Anggota DPR minta sekolah bantu pemulihan mental siswa korban bencana

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Hilman Mufidi meminta sekolah berperan aktif dalam membantu pemulihan kondisi mental para siswa korban bencana, baik di Aceh, Sumatera Utara, maupun Sumatera Barat.

"Kami berharap sekolah bisa membantu proses pemulihan mental peserta didik yang mayoritas mengalami trauma pasca bencana Sumatera,” ujar Hilman, dikutip di Jakarta, Senin.

Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa terdapat banyak siswa korban bencana mengalami trauma akibat peristiwa yang mereka alami, bahkan tidak sedikit yang kehilangan orang tua atau anggota keluarga terdekat. Kondisi tersebut, ucapnya melanjutkan, berpotensi memengaruhi perkembangan emosional, konsentrasi belajar, dan motivasi anak dalam jangka panjang.

“Pembukaan sekolah harus disertai pendampingan psikologis agar siswa dapat kembali belajar secara optimal,” ujarnya.

Ia lalu meminta sekolah menjadi ruang aman bagi siswa dengan mengedepankan pendekatan yang ramah anak. Proses pembelajaran, kata dia, sebaiknya diawali dengan kegiatan pemulihan psikologis, seperti aktivitas kreatif, permainan edukatif, dan kegiatan yang bersifat menghibur.

“Pemulihan mental menjadi fondasi penting sebelum pembelajaran berjalan normal. Anak-anak perlu merasa aman dan tenang agar siap menerima pelajaran,” ujarnya.

Baca juga: Mendikdasmen semangati siswa hari pertama sekolah di Aceh Tamiang

Selain itu, Hilman juga meminta pemerintah memastikan pemenuhan kebutuhan pendidikan dasar siswa, termasuk perlengkapan sekolah serta perbaikan sarana dan prasarana yang rusak akibat bencana. Ia mengingatkan, banyak siswa berpotensi kembali ke sekolah tanpa membawa perlengkapan belajar karena terdampak banjir dan longsor.

“Negara harus hadir memastikan tidak ada anak yang tertinggal karena keterbatasan perlengkapan sekolah,” katanya.

Hilman kemudian menegaskan pendidikan merupakan hak dasar setiap anak yang harus tetap dijamin negara, termasuk dalam situasi pascabencana. Ia berharap bencana alam tidak memutus akses pendidikan dan masa depan anak-anak di wilayah terdampak.

“Anak-anak tidak boleh menjadi korban dua kali, karena bencana dan karena kehilangan akses pendidikan,” kata dia.

Sebelumnya, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) telah menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Pembelajaran pada Satuan Pendidikan Terdampak Bencana sebagai acuan bagi pemerintah daerah dan sekolah dalam menyelenggarakan layanan pendidikan pascabencana.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti mengatakan SE tersebut menegaskan komitmen negara dalam menjamin hak peserta didik untuk memperoleh layanan pendidikan yang aman, bermakna, dan berkelanjutan meskipun berada dalam kondisi terdampak bencana.