Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi IV DPR RI Rina Sa'adah mendukung agar Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) difokuskan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan miskin dan miskin ekstrem di wilayah pesisir
"Data BPS menyebut pada 2022 kemiskinan di daerah pesisir mencapai 17,74 jiwa sebanyak 3,9 juta jiwa masuk kategori miskin ekstrem. Kelompok ini harus menjadi sasaran utama program KNMP yang dilakukan Kementerian Kelautan dan Perikanan agar meningkat kesejahteraannya dan terbebas dari kemiskinan," kata Rina dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.
Hampir bisa dipastikan bahwa sebagian besar kelompok miskin di wilayah pesisir tersebut adalah para nelayan. Berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) jumlah nelayan pada 2023 sebanyak 2,4 juta jiwa. Sebanyak 85 persen adalah nelayan kecil. Oleh sebab itu Rina meminta program KNMP harus sesuai dengan kebutuhan nelayan miskin tersebut.
"Berdasarkan paparan KKP pada tahun 2025 dibangun 65 lokasi, dan tahun 2026 sebanyak 250 lokasi. Kami berharap anggaran yang cukup besar ini dipersiapkan dan dilaksanakan dengan baik untuk benar-benar menyejahterakan nelayan," ujar Anggota DPR RI dari Dapil Jawa Barat X ini.
Rina mengatakan tekanan hidup nelayan yang berada di wilayah pesisir semakin berat dengan adanya perubahan iklim. Selain itu ketergantungan pada mata pencaharian mencari ikan di laut, keterbatasan modal sehingga terlilit hutang kepada tengkulak, kemampuan mengolah hasil laut yang rendah serta ketersediaan infrastruktur dan keterbatasan akses pasar menjadikan nelayan tidak mampu menjadi aktor utama dalam pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan di Tanah Air.
"Program KNMP perlu diiringi dengan intervensi kebijakan yang berpihak kepada nelayan miskin agar bisa memanfaatkan sumber daya kelautan dan perikanan guna memenuhi kebutuhan pokok kehidupan serta meningkatkan kesejahteraan. Kementerian KKP juga perlu mendengar berbagai keluhan nelayan," kata Rina.
Ia mengatakan para nelayan membutuhkan berbagi bantuan untuk melaut. Antara lain kemudahan mendapatkan solar untuk perahu motor, bantuan peralatan penangkapan ikan, es balok untuk menjaga kesegaran ikan, bantuan modal kerja, jaminan harga pasar yang stabil, cold storage serta pendampingan hilirisasi produk kelautan dan perikanan.
Sebagai negara kepulauan dan bangsa bahari yang memiliki lebih dari 17.000 pulau dan garis pantai terpanjang kedua di dunia sepanjang 108.000 kilometer, Indonesia memiliki potensi sumber daya laut yang melimpah. Berdasarkan paparan KKP, pada 2026 produksi perikanan ditargetkan mencapai 25,84 juta ton, nilai ekspor hasil perikanan mencapai USD 6,7 miliar dan pertumbuhan PDB Perikanan (ADHK) sekitar 4 - 6 persen.
"Tantangan pembangunan sektor kelautan dan perikanan adalah menjadikan nelayan aktor utama dan menikmati kesejahteraan dalam pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan," tuturnya.
Baca juga: Anggota DPR: Rencana Tol Lembar-Kayangan tidak ekonomis
Baca juga: Komisi V DPR dukung arahan Presiden soal audit bangunan pesantren
Baca juga: Anggota DPR RI dorong pembangunan jalan dua jalur lintas Sumatera
Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
