Jakarta (ANTARA) - Kementerian Lingkungan Hidup (KLH)/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) mengatakan kenaikan anggaran 29 persen untuk tahun 2026 salah satunya akan fokus untuk meningkatkan pengelolaan sampah dan pengendalian perubahan iklim.
"Distribusi anggaran tahun 2026 telah disusun untuk mendukung manajemen, peningkatan kualitas lingkungan hidup, serta ketahanan bencana dan perubahan iklim," kata Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH Hanif Faisol Nurofiq di Jakarta, Senin.
Menurutnya, masyarakat akan merasakan dampak langsung melalui peningkatan kualitas lingkungan, pengendalian pencemaran yang lebih efektif, serta ketersediaan fasilitas pengelolaan sampah yang lebih memadai di daerah.
Anggaran KLH/BPLH mengalami kenaikan 29 persen dari Rp1,083 triliun menjadi Rp1,396 triliun. Hal itu, kata Menteri Hanif, merupakan sinyal kuat bahwa perlindungan lingkungan kini masuk dalam prioritas utama pembangunan nasional.
Baca juga: Komisi XII DPR setujui anggaran KLH senilai Rp1,3 triliun pada 2026
Lonjakan anggaran tersebut diharapkan dapat menjadi motor penggerak program prioritas, khususnya pengelolaan sampah berbasis masyarakat dan penguatan instrumen pembiayaan karbon.
Dari total anggaran, lanjutnya, sebesar Rp70 miliar dialokasikan untuk program pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Dana tersebut digunakan untuk menekan praktik open dumping, memperkuat Tempat Pengolahan Sampah Reuse-Reduce-Recycle (TPS3R), mendorong pertumbuhan bank sampah, serta mengimplementasikan teknologi waste-to-energy di pasar tradisional.
Pemerintah juga menyiapkan sarana pendukung, seperti komposter dan kontainer, untuk memperkuat edukasi publik dari tingkat sumber.
Baca juga: KLH alokasikan Rp70 miliar untuk transformasi kelola sampah pada 2026
Sebelumnya Komisi XII DPR RI pada Kamis (4/9) menyetujui pagu anggaran KLH/BPLH untuk tahun 2026 mencapai Rp1.396.394.243.000 (Rp1,3 triliun).
Dari total anggaran Rp1,3 triliun tersebut, terbagi dalam dalam program dukungan manajemen termasuk belanja operasional pegawai dan barang serta non-operasional sebesar Rp861 miliar, program kualitas lingkungan hidup Rp476 miliar serta program ketahanan bencana dan perubahan iklim Rp58 miliar.
Termasuk didalamnya adalah program alokasi kegiatan berbasis masyarakat untuk pengelolaan sampah mencapai Rp70 miliar.
Baca juga: Menteri LH: Pagu anggaran KLH 2025 hasil efisiensi capai Rp754 miliar
Pewarta: Prisca Triferna Violleta
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
