Jakarta (ANTARA) - Aliansi Ekonom Indonesia mendesak penyederhanaan birokrasi dalam rangka mendukung terciptanya iklim usaha serta investasi yang kondusif.
"Deregulasi kebijakan, perizinan, lisensi dan penyederhanaan birokrasi yang menghambat terciptanya iklim usaha dan investasi yang kondusif," ujar Rizki Nauli Siregar dari Aliansi Ekonom Indonesia yang juga seorang Asisten Profesor bidang ekonomi di Universitas Indonesia dalam diskusi daring di Jakarta, Selasa.
Desakan tersebut, lanjutnya, meliputi reformasi menyeluruh proses perizinan, penyederhanaan prosedur, memangkas rantai birokrasi, dan memastikan transparansi dan akuntabilitas.
Di samping itu, pemberlakuan secara konsisten pemberian izin yang tertib dan transparan, kemudian berantas seluruh bentuk usaha ilegal di sektor ekstraktif, termasuk pertambangan maupun perkebunan, dalam rangka menegakkan amanat konstitusi.
Baca juga: Ekonom sebut volatilitas pasar imbas reshuffle bersifat jangka pendek
Amanat UUD 1945 Pasal 33 ayat (4) menekankan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, namun kerap diabaikan dalam praktik penyelenggaraan ekonomi nasional.
Aliansi Ekonom Indonesia juga menyampaikan agar adanya pelonggaran Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) di sektor yang belum memiliki pemasok lokal berkualitas dan bina industri lokal yang perlu diperkuat melalui investasi sumber daya manusia (SDM), transfer teknologi, dan pembangunan infrastruktur.
Desakan terkait deregulasi kebijakan dan penyederhanaan birokrasi tersebut merupakan salah satu dari beberapa desakan ekonomi yang disampaikan oleh Aliansi Ekonom Indonesia.
Baca juga: Ekonom UI sebut ada bias implisit terhadap masyarakat adat
Aliansi Ekonom Indonesia, yang terdiri dari para ekonom dan akademisi menyampaikan pernyataan bersama berisi sejumlah poin desakan kepada penyelenggara negara untuk segera mengambil langkah-langkah konkret dalam mengatasi tantangan ekonomi, sosial, dan kemasyarakatan yang dihadapi saat ini.
Pernyataan bersama ini adalah bentuk tanggung jawab moral dan berdasarkan kapasitas profesional untuk memberikan masukan konstruktif demi perbaikan ekonomi Indonesia.
Adapun beberapa ekonom yang terlibat di Aliansi Ekonom Indonesia di antaranya pengamat ekonomi Andry Satrio Nugroho dari INDEF, Yose Rizal Damuri dari CSIS, dan ekonom senior Lili Yan Ing dari Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA).
Daftar individu yang terlibat dalam menandatangani pernyataan bersama ini tidak mewakili institusi dimana ia terafiliasi.
Pewarta: Aji Cakti
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
