Mataram (ANTARA) - Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram Ihsan Ro'is menilai efisiensi anggaran kementerian dan lembaga berpotensi memperlambat laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2025.
"Penghematan yang dilakukan membuat uang yang beredar di masyarakat sedikit. Kalau jumlah uang beredar kecil maka proyek dan sebagainya tidak ada, hal ini bisa memperlambat pertumbuhan ekonomi," ujar Ihsan Ro'is di Mataram, Nusa Tenggara Barat, Jumat.
Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS), sepanjang tahun 2024 perekonomian Indonesia tumbuh sebesar 5,03 persen. Jumlah itu terbilang melambat dibandingkan capaian tahun 2023 yang mengalami pertumbuhan sebanyak 5,05 persen.
Ihsan mengungkapkan efisiensi anggaran berdampak paling terasa bagi daerah-daerah yang bergantung terhadap agenda MICE yang berkaitan dengan pertemuan, konferensi atau pameran.
Nusa Tenggara Barat, salah satu daerah yang menjadi tujuan agenda MICE beberapa kementerian dan lembaga. Kebijakan penghematan anggaran dapat membuat kunjungan tamu ke hotel, restoran dan destinasi wisata berkurang. Bahkan industri akomodasi yang mengandalkan kedatangan tamu juga bisa ikut terpuruk.
"Ada daerah yang rentan dan ada daerah yang kuat. Kita harus melihat dengan kacamata yang bijaksana," kata Ihsan.
Secara nasional, ketergantungan daerah terhadap dana transfer pemerintah pusat masih tinggi apalagi bagi daerah yang berada di wilayah timur Indonesia.
Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 menyebutkan angka pemangkasan anggaran transfer ke daerah sebesar Rp50,59 triliun.
Pemangkasan dilakukan terhadap enam instrumen, di antaranya kurang bayar dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana alokasi khusus fisik, dana otonomi khusus, dana keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), dan Dana Desa.
Kebijakan pemangkasan anggaran tersebut diperuntukkan sebagai cadangan untuk mendanai kebutuhan prioritas pemerintah.
Lebih lanjut Ihsan memandang efisien anggaran sebetulnya baik untuk kondisi fiskal negara yang saat ini sedang membutuhkan banyak uang untuk mendanai berbagai program pembangunan. Dampak positif dan negatif perlu jadi perhatian serius.
"Di satu sisi memang bagus pemotongan ini karena membuat fiskal kita lebih bagus lagi ke depan, tetapi permasalahan efek domino yang perlu diperhatikan kepada daerah. Belanja pemerintah sangat dominan untuk mendongkrak perekonomian daerah," pungkas Ihsan.
Baca juga: Kementerian PU pastikan pemblokiran dana IKN bukan karena efisiensi
Baca juga: Menteri PU sebut efisiensi anggaran terjadi bukan hanya pada IKN
Baca juga: Pengamat ekonomi: Pemblokiran anggaran IKN keputusan bijaksana
Baca juga: Pengamat harap ada mitigasi efek efisiensi anggaran ke perekonomian
Pewarta: Sugiharto Purnama
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025
