Jakarta (ANTARA) - Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Komunikasi PDIP Adian Napitupulu memaparkan alasan Hasto Kristiyanto kembali dilantik oleh Ketua Umum DPP PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDIP ialah karena kinerjanya yang bagus hingga loyalitasnya yang teruji.
"Pertimbangan Bu Mega berarti dia dianggap mumpuni untuk menjadi Sekjen kita (PDIP) dalam lima tahun ke depan, loyalitasnya teruji, kemudian langkah dan kinerjanya bagus," kata Adian ditemui usai menghadiri Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2025 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat.
Dia pun menekankan Hasto akan tetap bersikap kritis dengan jabatan strategis sebagai Sekjen yang kembali diembannya dalam struktur kepengurusan DPP PDIP masa bakti 2025-2030.
Adapun Hasto diketahui baru saja menerima amnesti dari pemerintah sebagai terpidana kasus dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) untuk anggota DPR Harun Masiku dan perintangan penyidikan pada akhir Juli.
"Sebagai intelektual ya dia pasti akan tetap kritis," ucapnya.
Menurut dia, daya kritis seseorang kembali pada pengakuan seorang subjek terhadap kekritisan itu sendiri dan kehendak untuk terus mengasahnya.
"Kekritisan itu kan melekat pada pada semua yang mengaku dirinya intelektual. Intelektualitas itu memaksa kita untuk selalu bertanya, kenapa, ada apa, kok bisa begitu, dan sebagainya, dan sebagainya. Itu adalah awalnya embrionya kekritisan," tuturnya.
Dia lantas berkata, "Jadi kalau sudah ada orang yang mengaku dirinya intelektual, tapi sudah berhenti bertanya, (maka) intelektualitasnya berhenti."
Sebelumnya, Hasto Kristiyanto ditunjuk kembali sebagai Sekjen PDIP melalui rapat DPP PDIP yang digelar pada Kamis (14/8) siang. Setelah resmi ditunjuk, Hasto pun langsung dilantik pada rapat pleno tersebut.
Pelantikan itu dilakukan menyusul penetapan susunan pengurus DPP PDIP usai Kongres ke-6 PDIP di Bali, di mana Megawati saat itu masih merangkap sebagai Sekjen PDIP.
Adapun Hasto diketahui sempat mendekam di tahanan karena terjerat kasus rasuah.
Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan Hasto tidak terbukti melakukan perintangan penyidikan, tetapi terbukti terlibat dalam pemberian suap terkait pengganti antarwaktu (PAW) Harun Masiku.
Oleh sebab itu, Hasto divonis 3 tahun dan 6 bulan penjara serta denda Rp250 juta subsider tiga bulan kurungan.
Namun, Hasto termasuk salah satu terpidana yang menerima amnesti dari Presiden Prabowo Subianto sehingga ia dibebaskan dari segala hukuman.
Baca juga: PDIP sebut regenerasi tetap ada meski Hasto kembali jadi Sekjen
Baca juga: Penunjukan Hasto sebagai Sekjen PDIP dinilai tepat dan strategis
Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
