Denpasar (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan mengungkapkan perjalanan hadirnya Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) berawal dari tantangan Presiden Prabowo Subianto untuk menyelesaikan masalah sampah.
“Berawal dari rapat bersama Pak Presiden, beliau tanya bagaimana kita mau maju kalau sampah saja kita tidak bisa atasi. Bali itu wisatawan protes, bagaimana cara mengatasi. Semua akhirnya komentar tapi saya diam karena dalam hati sampah bukan urusan saya,” kata Zulhas di Denpasar, Bali, Rabu.
Akhirnya, Presiden Prabowo justru bertanya ke dirinya sebagai Menko Pangan, sehingga Zulhas mulai dari meminta dibuatkan legalitas keputusan Presiden (keppres) dan meminta waktu setidaknya dua tahun untuk menyelesaikan tantangan tersebut.
Menko Zulhas kemudian menggandeng PLN dan Menteri Lingkungan Hidup saat itu yaitu Hanif Faisol Nurofiq untuk berdiskusi, dan dipecahkan bahwa masalah sampah tak kunjung selesai sebab regulasinya rumit.
Baca juga: Danantara mulai pembangunan PSEL Bali pastikan teknologi teruji
“Yang di Surabaya saya ambil contoh, kalau saya mau membangun seperti PSEL ini maka saya harus dapat persetujuan DPRD Kabupaten/Kota, persetujuan Bupati, persetujuan Gubernur, persetujuan DPRD Provinsi, persetujuan mengenai tipping fee-nya, subsidinya yang harus diputuskan oleh Gubernur dan DPRD. Sampai situ pengusahanya sudah 'stroke',” ujarnya.
Selain persyaratan yang banyak, dalam penanganan sampah kerap kali penggagas direpotkan dengan regulasi berbelit yang mengoper mereka dari satu kementerian ke kementerian lain.
“Regulasi itu ternyata memang luar biasa menghambat program-program, dan saya sampaikan semua program ini programnya Bapak Presiden, kami hanya mengawal yang mengerjakan Pak Gubernur, Pak Bupati ini,” ucapnya.
Akhirnya dalam waktu cepat, Kemenko Pangan dibantu Danantara Indonesia menyelesaikan berbagai kerja sama dan memilih Bali sebagai lokasi pertama dibangunnya PSEL.
Pewarta: Ni Putu Putri Muliantari
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
