Jakarta (ANTARA) - Yoon Suk-yeol, Menjadi Presiden Korea Selatan, yang pertama kali ditangkap oleh Badan Investigasi Kriminal Nasional Korea Selatan atas dugaan keterlibatannya dalam kasus darurat militer yang dilakukannya tanpa sebab.
Darurat militer sendiri, merupakan situasi di mana kekuasaan sipil digantikan atau berada di bawah kendali militer karena keadaan darurat tertentu, seperti ancaman keamanan nasional, bencana besar, atau kerusuhan sipil yang tidak dapat dikendalikan oleh otoritas sipil.
Dalam kondisi ini, hak-hak sipil dapat dibatasi, dan militer memiliki kewenangan untuk mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat guna menjaga stabilitas dan ketertiban. Penerapan darurat militer biasanya bersifat sementara dan harus disertai alasan yang jelas serta aturan hukum yang mendasarinya.
Dalam kasus Yoon Suk-yeol, peristiwa ini dilakukan tidak didasari hukum dan tanpa sebab. Pemberlakuan ini berlangsung singkat, hanya sekitar enam jam, dimulai pada Selasa, 3 Desember 2024, hingga Rabu pagi, 4 Desember 2024. Insiden ini memicu kepanikan di kalangan masyarakat sipil Korea Selatan.
Penangkapan Yoon Suk-yeol, yang menjabat sebagai kepala negara, mengejutkan publik dan menarik perhatian dunia internasional. Sebagai pemimpin yang seharusnya menjadi lambang integritas dan kestabilan, situasi ini justru menimbulkan keresahan di tengah rakyatnya.
Baca juga: Yoon Suk Yeol ditangkap penyidik Korsel atas kasus darurat militer
Tindakan yang dilakukan oleh Presiden Korea Selatan, Yoon Suk-yeol, telah memicu gejolak politik dan protes besar-besaran dari masyarakat. Situasi ini akhirnya berujung pada proses pemakzulan terhadap dirinya akibat kontroversi yang ditimbulkan. Penangkapan Yoon Suk-yeol akhirnya berhasil dilakukan pada hari ini, Rabu (15/1).
Namun, ini bukan kali pertama upaya serupa dilakukan. Sebelumnya, pada Jumat, 3 Januari 2025, pemerintah Korea Selatan telah mencoba menangkapnya, tetapi penyidik gagal memasuki kediamannya karena mendapat perlawanan dari agen Dinas Keamanan Presiden.
Alasan Yoon Suk-yeol pasrah dan tunduk akan penangkapan kali ini yaitu dengan beralasan untuk mencegah pertumpahan darah yang tidak diinginkan.
"Saya memutuskan untuk menanggapi Kantor Investigasi Korupsi untuk mencegah pertumpahan darah yang tidak diinginkan" Ujarnya sebelum ditangkap. Dikutip melalui laman AFP pada Rabu (15/1).
Lantas, seperti apa sebenarnya sosok Presiden Korea Selatan yang akhirnya dimakzulkan dan ditahan akibat kebijakan darurat militernya? Berikut adalah profil Yoon Suk-yeol yang disusun dari berbagai sumber.
Baca juga: Pejabat keamanan presiden Korsel tolak permintaan pemeriksaan polisi
Profil Yoon Suk-yeol
Yoon Suk-yeol sosok pria yang lahir di Seoul Korea Selatan, pada 18 Desember 1960. Dirinya memiliki jiwa kepemimpinan yang sangat dihormati dan berdedikasi tinggi terhadap pelayanan masyarakat. Ia dikenal akan semangat juang dan kepemimpinan yang didasari terhadap nilai-nilai kebebasan, keadilan, hak asasi manusia dan solidaritas.
Yoon Suk-yeol memiliki latar belakang karier dan pendidikan yang begitu cemerlang di dunia politik. Pada tahun 1983, dirinya berhasil mendapatkan gelar sarjana hukum di Universitas Nasional Seoul dan dilanjutkan pada tahun 1998 di Universitas dan jurusan yang sama dalam mengambil program pascasarjana dengan memperoleh gelar magister hukum.
Dalam mengikuti dunia perkuliahan, dirinya tidak hanya berpatokan dari teori-teori hukum saja tetapi dirinya pun memikirkan segala cara untuk memperjuangkan keadilan melalui hukum. Dengan pengalaman studinya di dunia hukum, Yoon Suk-yeol memulai karier menjadi Jaksa Agung pada tahun 2019 sekaligus menjadikan dirinya berhasil menangani beberapa kasus besar yang melibatkan beberapa publik figur penting.
Bertindak sebagai Jaksa Agung, Yoon Suk-yeol memiliki tindakan yang tegas dalam menangani setiap kasusnya dan dari situlah dirinya terkenal diberbagai kalangan dalam menangani kasus penting. Salah satu peran pentingnya, dapat dilihat dari sidang terhadap mantan Presiden Korea Delatan Park Geun-hye yang terlibat kasus korupsi pada tahun 2016 silam.
Baca juga: CIO dan kepolisian Korsel capai kesepakatan untuk eksekusi perintah penangkapan Yoon Suk-yeol
Dari tuntutan yang dirinya berikan memberikan kesan yang luar biasa bagi masyarakat karena dinilai sebagai sosok yang tidak takut akan aturan kekuasaan petinggi pemerintahan demi menegakkan keadilan. Di tahun yang sama, pada 2019 Yoon Suk-yeol memberikan tuntutan kepada pembantu utama Presiden Moon Jae In terkait keterlibatannya mengenai kasus penipuan dan penyuapan.
Karena citranya kepada masyarakat baik dan dinilai bagus akan keadilan yang telah dilakukannya selama menjadi jaksa, di tahun 2021 Yoon Suk-yeol terjun ke dunia politik bersama Partai Kekuatan Rakyat.
Pada tahun 2022, Yoon Suk-yeol maju sebagai kandidat presiden dalam pemilu yang diadakan pada bulan Maret. Ia berhasil memenangkan pemilu dan dilantik sebagai Presiden ke-20 Korea Selatan pada 10 Mei 2022, menggantikan Moon Jae-in. Pelantikannya dilakukan di Majelis Nasional Korea, Yeouido, Yeongdeungpo-gu, Seoul, dengan harapan besar dari rakyat terhadap kepemimpinannya.
Namun, harapan tinggi tersebut tidak sepenuhnya terwujud. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintahannya hanya mencapai 19 persen. Kritikan terhadap kebijakan ekonominya yang dianggap kurang efektif serta kontroversi yang melibatkan dirinya mulai mencuat selama masa jabatannya.
Kontroversi terbesar terjadi pada tahun 2024, ketika Yoon Suk-yeol memutuskan untuk memberlakukan darurat militer tanpa alasan yang jelas, yang memicu kemarahan publik. Tindakannya tersebut mengakibatkan pemakzulan dan berpotensi membawanya pada ancaman hukuman berat, termasuk penjara seumur hidup atau bahkan hukuman mati.
Baca juga: MK Korsel berjanji lakukan persidangan adil atas kasus pemakzulan Yoon
Baca juga: Kepala Keamanan Presiden Korsel larang bentrokan saat menangkap Yoon
Pewarta: Sean Anggiatheda Sitorus
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2025