Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Wamenko Kumham Imipas) Otto Hasibuan menilai kesepakatan pembangunan infrastruktur Inisiatif Sabuk dan Jalan (Belt and Road Initiative/BRI) memerlukan supremasi hukum dan tata kelola yang kuat.
"Belt and Road Initiative ini bukan hanya tentang membangun jalan. Ini tentang membangun masa depan," ucap Otto dalam acara LAWASIA Belt and Road Initiative and Employment Law Conference 2025 di Jakarta, Senin.
Dengan demikian, dia menekankan para advokat agar memastikan kerangka hukum tetap sejalan dengan perubahan, lantaran Inisiatif Sabuk dan Jalan telah menjadi platform untuk pertumbuhan dan pembangunan inklusif yang menempatkan manusia sebagai pusatnya.
Inisiatif Sabuk dan Jalan merupakan strategi pembangunan global yang diadopsi oleh pemerintah China melibatkan pembangunan infrastruktur dan investasi di 152 negara dan organisasi internasional di Asia, Eropa, Afrika, Afrika, Timur Tengah, dan Amerika.
Salah satu aspek paling berdampak namun sering diabaikan dari kerja sama Inisiatif Sabuk dan Jalan, menurut Otto, yakni peran dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan keterampilan, dan meningkatkan kehidupan di seluruh negara yang menyepakati inisiatif.
Di Indonesia, dirinya menuturkan berbagai proyek seperti Kereta Cepat Jakarta-Bandung dan Kawasan Industri Morowali menunjukkan bagaimana pembangunan infrastruktur dapat mengangkat kesejahteraan masyarakat.
Menurut dia, proyek tersebut telah mempekerjakan puluhan ribu warga Indonesia, memberikan pelatihan teknis, dan mendukung pembangunan kapasitas jangka panjang bagi warga Indonesia.
Kendati demikian, Menko menyebutkan Indonesia tidak sendirian dalam hal tersebut karena di seluruh Asia, mulai dari Pakistan dan Bangladesh hingga Laos dan Kamboja, berbagai proyek terkait Inisiatif Sabuk dan Jalan telah membawa manfaat ekonomi dan sosial yang nyata.
"Profesional hukum memainkan peran penting dalam proses ini," tuturnya.
Baca juga: KTT "Belt and Road" umumkan dua proyek kerja sama Indonesia-Tiongkok
Ketika diimplementasikan secara bertanggung jawab dan kolaboratif, dia berpendapat Inisiatif Sabuk dan Jalan menyediakan alat bagi berbagai negara untuk mengatasi kebutuhan infrastruktur keras dan lunak, termasuk meningkatkan akses terhadap pelatihan, teknologi, dan peluang kerja.
Namun, kata dia, manfaat itu tidak otomatis lantaran harus direncanakan, diatur, dan dipantau dengan cermat untuk memastikan bahwa masyarakat lokal benar-benar berada di pusat.
Dalam melakukannya, dikatakan bahwa seluruh pihak harus memastikan bahwa setiap pekerjaan, setiap kontrak, dan setiap proyek berkontribusi pada Asia yang lebih eksklusif, inklusif, terhubung, dan adil.
Untuk itu, Wamenko menegaskan pihaknya mendorong kerja sama asosiasi advokat di seluruh wilayah proyek Inisiatif Sabuk dan Jalan untuk berbagi pengetahuan dan informasi di antara anggota perwakilan asosiasi advokat mengenai pembaruan hukum dan peraturan di yurisdiksi masing-masing.
"Ini saya percaya pada gilirannya akan bermanfaat bagi semua anggota asosiasi pengacara di seluruh yurisdiksi Belt and Road Initiative," ucap Otto.
Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
