Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Kehutanan (Wamenhut) Rohmat Marzuki menegaskan lahan perhutanan sosial terdampak banjir di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat segera dipulihkan melalui dukungan pemerintah dan kolaborasi berbagai pihak.
Ia menyampaikan lahan perhutanan sosial maupun masyarakat yang terdampak bencana segera mendapatkan perhatian, karena kawasan tersebut menjadi sumber penghidupan utama bagi warga setempat selama ini.
"Tentunya lahan-lahan perhutanan sosial ataupun masyarakat yang terdampak di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara, tentunya harus ada pemulihan," kata Wamenhut saat menutup Acara Lesson Learned Workshop bertajuk Bergerak dari Tapak: Menyemai Perhutanan Sosial yang Inklusif untuk Hutan Lestari dan Masyarakat Sejahtera di Jakarta, Kamis.
Menurutnya, Kementerian Kehutanan akan mendorong langkah pemulihan termasuk skema pendanaan alternatif yang bisa digerakkan bersama guna mempercepat rehabilitasi lahan dan pemulihan ekonomi masyarakat terdampak.
Baca juga: Menhut: Perhutanan sosial pengungkit kesejahteraan masyarakat
"Insya Allah ke depan Kementerian Kehutanan juga akan mendukung, akan membantu, semoga nanti ada upaya-upaya termasuk pendanaan alternatif yang kita bisa dorong bersama untuk pemulihan lahan-lahan perhutanan sosial," ujarnya.
Meski demikian, Rohmat belum merinci total luasan lahan perhutanan sosial yang terdampak banjir di tiga provinsi tersebut.
Dalam kesempatan itu, ia juga mengajak seluruh pihak terus mendoakan warga Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat agar pulih sepenuhnya serta terhindar dari bencana banjir bandang serupa.
"Kita tidak bisa menutup acara ini tanpa kembali mengingat saudara-saudara kita di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat yang terdampak bencana banjir. Kita doakan terus semoga bisa pulih dan banjir bandang tidak akan terjadi lagi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat," ucapnya.
Wakil Menteri Kehutanan (Wamenhut) Rohmat Marzuki menjawab pertanyaan ANTARA ditemui usai menutup Acara Lesson Learned Workshop bertajuk Bergerak dari Tapak: Menyemai Perhutanan Sosial yang Inklusif untuk Hutan Lestari dan Masyarakat Sejahtera di Jakarta, Kamis (19/2/2026). ANTARA/HariantoRohmat menegaskan perhutanan sosial merupakan strategi nasional membangun ketahanan iklim, mengurangi risiko bencana, dan membuka jalan kesejahteraan lebih adil melalui aksi nyata di lapangan dan kolaborasi berkelanjutan.
"Dari seluruh sesi yang kita lalui hari ini, satu benang merah menjadi sangat jelas bahwa perhutanan sosial adalah strategi nasional untuk membangun ketahanan terhadap krisis iklim, mengurangi risiko bencana, sekaligus membuka jalan menuju kesejahteraan yang lebih adil," tegasnya.
Sebelumnya, Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni menyatakan perhutanan sosial menjadi pengungkit kesejahteraan masyarakat miskin di sekitar hutan, sekaligus mendorong pelestarian hutan dan peningkatan ekonomi lokal secara berkelanjutan.
Baca juga: KemenPPPA dorong pelibatan perempuan kelola perhutanan sosial
"Saya kira, saya tambah optimis bahwa perhutanan sosial ini akan menjadi salah satu metode kita untuk mengungkit kesejahteraan masyarakat," kata Menhut saat membuka kegiatan itu.
Menhut menjelaskan perhutanan sosial menjadi metode strategis untuk mengungkit kesejahteraan masyarakat miskin dan miskin ekstrem yang tinggal di pinggir-pinggir hutan, memberikan akses legal dan manfaat dari sumber daya hutan.
Kementerian Kehutanan mencatat selama sembilan tahun terakhir, sudah memberikan persetujuan pemanfaatan perhutanan sosial kepada kelompok tani hutan atau kelompok usaha perhutanan sosial yang berjumlah 8,3 juta hektare meliputi 1,4 juta kepala keluarga (KK) di seluruh Indonesia.
Baca juga: Kemenhut kejar selesaikan peta jalan percepatan penetapan hutan adat
Baca juga: Menhut temui CIRAD perkuat kerja sama kehutanan berbasis sains
Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Bernadus Tokan
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
