Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk mengatakan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Bali, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, berperan strategis dalam menyukseskan program nasional.
Ribka menyoroti peran TPID Bali dalam menjaga stabilitas inflasi, terutama menjelang hari-hari besar keagamaan seperti Hari Raya Galungan, Kuningan, Natal, dan Tahun Baru. Ia mengapresiasi capaian inflasi di tingkat provinsi yang berada pada level 2,61 persen. Angka ini sesuai dengan target pemerintah sebesar 2,5 persen plus minus 1 persen.
“Inflasi Bali 2,61 [persen], ini sangat-sangat aman. Kalau nasional tadi dua sekian sampai tiga ya, Bali 2,61 (persen). Ini luar biasa sekali, ini sudah terjaga aman, dengan terjaganya 2,61 (persen), semua pelaku ekonomi ini [terjaga], baik sebagai konsumen, maupun pelaku ekonomi,” kata Ribka dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.
Hal ini disampaikan Ribka pada acara High Level Meeting (HLM) TPID Provinsi Bali menjelang Hari Raya Galungan, Kuningan, Natal, dan Tahun Baru di Ruang Tirta Gangga, Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Bali, Kota Denpasar.
Baca juga: TPID Bali perkuat kerja sama lintas kabupaten tekan risiko inflasi
Ribka turut meminta pemerintah daerah (Pemda) di Bali untuk memperhatikan Indeks Perkembangan Harga (IPH), khususnya komoditas yang kerap menjadi penyumbang inflasi seperti bawang putih, bawang merah, dan udang.
Ia menilai Bali memiliki potensi besar di sektor pertanian sehingga distribusi sejumlah komoditas dapat dijaga dengan baik. Dengan potensi ini, ia berharap inflasi Bali dapat terus dikendalikan, bahkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi.
“Kita terus juga tingkatkan (potensi) selain sektor pariwisata, tetapi juga mungkin di pertanian, perikanan, atau sektor lain, Pak Gubernur. Ini perlu kita tingkatkan juga, itu akan lebih baik lagi supaya (meningkatkan) pertumbuhan ekonomi,” tambahnya.
Dia mengatakan, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi nasional di angka 8 persen dalam lima tahun ke depan. Untuk itu, daerah didorong agar berkontribusi secara optimal.
Baca juga: TPID Denpasar tebar pasar murah jelang Nyepi dan Lebaran
Menurut Ribka, ada dua “mesin” yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi daerah, yakni mesin birokrasi pemerintahan dan mesin sektor swasta. Keduanya harus dijaga dan diperkuat untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif.
“Artinya dari mesin birokrasinya, kemudian mesin swasta, kemudian mempermudah iklim investasi ini juga sangat penting sekali, Pak Gubernur, supaya pertumbuhan ekonomi itu bisa terjaga dengan baik,” ujarnya.
Meski demikian, Ribka mengingatkan Provinsi Bali terkait realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Berdasarkan data yang ia sampaikan, realisasi pendapatan Provinsi Bali telah mencapai 86 persen, namun realisasi belanja masih berada pada angka 65 persen, padahal sudah memasuki bulan November.
“Tolong nanti Pak Sekda digenjot (realisasi belanjanya), juga para kepala SKPD-nya (diingatkan). Apakah ini realisasi masih ada di 65 [persen], karena tadi, Bali luar biasa pendapatannya cukup tinggi walaupun hanya dari sektor pariwisata. Tetapi, belanjanya harus kita percepat,” tuturnya.
Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
