Banda Aceh (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Aceh di Banda Aceh, Jumat, meluncurkan dasbor peta aksi dan partisipasi masyarakat untuk penanggulangan bencana melalui laman tanggapi.acehprov.go.id guna mempercepat respons dan memperkuat koordinasi lintas instansi.
Sekretaris Daerah Aceh M Nasir mengatakan sistem terintegrasi tersebut memungkinkan setiap kejadian teridentifikasi lebih cepat, respons lebih tepat, serta kebijakan ditetapkan berdasarkan informasi akurat dan terukur.
Ia menyebut kehadiran dasbor tersebut menjadi langkah strategis pemerintah daerah dalam membangun sistem penanggulangan bencana yang terintegrasi, kolaboratif, dan berbasis data.
Platform itu dirancang sebagai pusat informasi dan pemetaan aksi yang mengintegrasikan data secara waktu nyata, memantau progres penanganan, serta memperkuat koordinasi antarinstansi terkait.
Dasbor tersebut menyediakan akses data transparan mencakup enam klaster penanggulangan bencana, yakni pencarian dan pertolongan, logistik, pengungsian, kesehatan, pendidikan, serta pemulihan, kata M Nasir.
Baca juga: Bupati: Rp298 miliar untuk rumah rusak di Aceh Timur siap disalurkan
Sementara itu, Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh Fauza Morisan mengatakan platform itu mencerminkan komitmen pemerintah memperkuat partisipasi publik dalam penanggulangan bencana.
Menurut dia, sistem tersebut terhubung dengan berbagai platform lain sehingga memungkinkan pertukaran data berlangsung terstruktur dan berkelanjutan.
Melalui dasbor itu, masyarakat dapat menyampaikan laporan secara cepat dan terstruktur untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih efektif dan responsif.
Fauza mengatakan platform tersebut telah melalui tahapan pengembangan sistem, uji coba dan simulasi, serta sosialisasi terbatas kepada aparatur daerah dan relawan sebelum diluncurkan.
Ia menambahkan kehadiran platform itu menjadi wujud kolaborasi dalam mendukung rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana yang lebih responsif, transparan, dan akuntabel.
Pemerintah Aceh berharap peluncuran dasbor tersebut meningkatkan tata kelola penanggulangan bencana agar lebih terkoordinasi dan partisipatif serta memberikan perlindungan dan pelayanan optimal bagi masyarakat, kata Fauza.
Baca juga: Kepala Bappenas pastikan percepatan rehabilitasi pascabencana Sumatera
Pewarta: Rahmat Fajri
Editor: Rahmad Nasution
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
