Tanjungpinang (ANTARA) - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya mengapresiasi stabilitas pertumbuhan ekonomi Kepri pada tahun 2025, yang mana di triwulan IV tumbuh impresif sebesar 7,89 persen atau urutan 4 tertinggi se-Indonesia.
"Capaian ini menunjukkan Kepri menjadi salah satu penyumbang pertumbuhan ekonomi nasional. Semoga angka ini terus dipertahankan bahkan ditingkatkan ke depannya," kata Bima saat menyampaikan kata sambutan secara daring dari Jakarta pada acara Pembukaan Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kepri 2027 di Aula Wan Seri Beni, Dompak, Tanjungpinang, Senin.
Bima menyebut perekonomian daerah tertinggi di Kepri tahun lalu, disumbangkan oleh Kabupaten Anambas yang sebesar 17,36 persen.
Namun, menurut dia, yang masih menjadi pekerjaan rumah di Kepri ialah pertumbuhan ekonomi belum merata ke semua wilayah. Sebagai contoh, perekonomian di Kota Tanjungpinang dan Kabupaten Lingga di 2025 masih rendah, masing-masing di angka 3,31 persen dan 3,53 persen.
Baca juga: Mendagri ingatkan daerah tetap waspada meski inflasi turun
Selanjutnya, Bima juga memuji inflasi di Kepri 2025 terkendali di angka 3,54 persen. Lalu, tingkat penggangguran terbuka (TPT) di Kepri cukup baik dan terus menurun dari 2020 sampai 2025.
Demikian pula dengan indeks pembangunan manusia (IPM) Kepri 2025 tumbuh sebesar 80,53, atau berada di peringkat ketiga tertinggi di bawah Jakarta dan Yogyakarta.
"Gini ratio dan penduduk miskin di Kepri, secara umum angkanya juga cukup baik," ucapnya.
Selanjutnya, Bima turut menyinggung Kepri menjadi salah satu provinsi dengan kondisi fiskal kuat di Indonesia, karena pendapatan asli daerah (PAD) sebesar 54 persen atau lebih tinggi dari dana transfer pusat sebesar 45 persen.
Realisasi pendapatan di Kepri 2025 urutan 10 secara nasional, yaitu sebesar 16,97 persen. Namun, realisasi belanja daerah masih cukup rendah.
"Realisasi belanja harus menjadi perhatian pemerintah daerah Kepri," ujar Bima.
Bima terus mendorong kemandirian di tingkat nasional hingga daerah di tengah tantangan kondisi geopolitik global, salah satunya berdampak pada harga BBM dan bahan pangan di tanah air.
Pemerintah pusat, lanjut dia, juga menargetkan Indonesia harus keluar dari jebakan pendapatan kelas menengah.
"Target kita, pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 7-8 persen hingga 2029," demikian Wamendagri.
Baca juga: Mendagri sebut inflasi tiga provinsi terdampak mulai terkendali
Pewarta: Ogen
Editor: Sambas
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
