Bandarlampung (ANTARA) - Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Wamen PANRB) Purwadi Arianto mengatakan 80 persen daerah di Provinsi Lampung telah memiliki mal pelayanan publik (MPP).
"Sebaran mal pelayanan publik di Indonesia itu ada di 285 kabupaten kota, dan ini ada beberapa di Provinsi Lampung," ujar Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Wamen PANRB) Purwadi Arianto di Bandarlampung, Kamis.
Ia mengatakan untuk sebaran mal pelayanan publik di Provinsi Lampung sudah ada 80 persen kabupaten dan kota yang memiliki mal pelayanan publik.
"Jadi total jumlah mal pelayanan publik di Provinsi Lampung ini ada di 12 daerah dari 15 kabupaten serta kota. Ini menjadi progres yang baik karena bisa mempermudah pelayanan masyarakat terlebih lagi Lampung ini satu daratan sehingga minim kendala," katanya.
Dia mengatakan adanya mal pelayanan publik tersebut harus dilengkapi dengan inovasi dalam memberikan pelayanan publik.
"Berdasarkan data 2014-2023 Lampung sudah membuat lima inovasi pelayanan publik yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Selatan, dan Kabupaten Tanggamus," ucap dia.
Menurut dia, inovasi layanan publik di Lampung masih perlu ditingkatkan, tak hanya itu pertumbuhan pelayanan publik yang inklusif pun masih harus terus di dorong.
"Di wilayah Lampung pada 2024 mengalami peningkatan kualitas layanan di beberapa instansi seperti RSUDAM, dan dinas perpustakaan dan kearsipan. Tapi ini masih harus ditingkatkan," tambahnya.
Tanggapan tambahan dikatakan oleh Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal.
"Provinsi Lampung telah memiliki 12 mal pelayanan publik yang beroperasi di berbagai kabupaten dan kota, dan ini semuanya aktif beroperasi," ujar Rahmat Mirzani Djausal.
Ia pun mendorong agar mal pelayanan publik tersebut dapat berfungsi optimal setiap hari dan segera didigitalisasi untuk memperluas jangkauan layanan, mengatasi kendala geografis.
Pewarta: Ruth Intan Sozometa Kanafi
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
