Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan (Wamen KP) Didit Herdiawan menyatakan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih merupakan langkah nyata yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto untuk membangun perekonomian masyarakat pesisir.
“Koperasi Merah Putih adalah bagian dari gerakan nasional membangun ekonomi desa dari bawah. Kita sedang menghidupkan semangat gotong royong dan kedaulatan ekonomi,” kata Didit dalam sosialisasi nasional kepada 4.059 penyuluh kelautan dan perikanan secara daring sebagaimana dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.
Dia menyampaikan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mendukung penuh kemandirian ekonomi desa, khususnya di wilayah pesisir melalui percepatan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sesuai Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025.
Ia menuturkan program itu merupakan Astacita ke-6 yakni membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan, pemerataan ekonomi, serta pengentasan kemiskinan.
Pemerintah menargetkan terbentuknya 80 ribu Koperasi Merah Putih di seluruh Indonesia.
"Dalam hal ini, KKP mendapat mandat membina dan membentuk 2.921 koperasi yang terdiri atas koperasi baru, koperasi eksisting yang diperkuat, serta koperasi mati suri yang direvitalisasi," tegas Wamen Didit.
Dia menyebutkan sampai saat ini, KKP mencatat sekitar 20 ribu kelompok pelaku usaha kelautan dan perikanan yang potensial dapat ditumbuhkembangkan menjadi Koperasi Merah Putih.
Selain itu terdapat 921 koperasi eksisting binaan KKP, yang terdiri atas 636 koperasi aktif dan 285 tidak aktif yang dapat ditransformasi menjadi Koperasi Merah Putih.
Dalam sesi diskusi terbuka, Penyuluh KP dari berbagai daerah menyuarakan komitmennya. Dari barat ke timur, Padang (Sumatera Barat), Salatiga (Jawa Tengah), Tabanan (Bali), Konawe Selatan (Sulawesi Tenggara), hingga Papua, para penyuluh menyatakan kesiapan mereka menjadi garda depan dalam mendorong terbentuknya koperasi berbasis desa yang sesuai dengan karakteristik wilayah masing-masing.
Sesuai amanat Inpres, KKP melalui penyuluh kelautan dan perikanan bertanggung jawab melakukan pembinaan, pendampingan, pemberdayaan dan fasilitasi kepada kelompok nelayan, pembudidaya ikan, pengolah, pemasar hasil laut, dan petambak garam, agar dapat menjadi bagian dari koperasi Merah Putih.
Diketahui jumlah koperasi eksisting binaan KKP, di antaranya di Cilacap, Lombok, dan Palembang, telah mulai mengembangkan model koperasi terintegrasi.
Koperasi Merah Putih dirancang kelak memiliki unit usaha strategis yang mendukung kebutuhan dasar masyarakat desa, antara lain: gerai sembako, apotek murah, cold storage, pupuk, unit simpan pinjam, hingga logistik hasil laut.
Selain itu, koperasi juga diarahkan untuk mengelola komoditas sektor kelautan seperti garam rakyat, budi daya rumput laut, perikanan tangkap dan pengolahan hasil laut.
Sebelumnya Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengutarakan pentingnya koperasi Merah Putih untuk membangun ekonomi biru yang berkelanjutan di wilayah pesisir.
Keberadaan koperasi membuat setiap nelayan, pembudidaya, dan masyarakat pesisir memiliki akses terhadap kelembagaan ekonomi yang kuat.
Baca juga: KKP: NTT memiliki iklim panas stabil dan cocok untuk produksi garam
Baca juga: KKP segel usaha jual beli Arwana Super Red tanpa izin di Kalbar
Baca juga: KKP luncurkan panduan baru dukung konservasi 30 persen perairan RI
Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025
