Jayapura (ANTARA) - Wakil Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Republik Indonesia Mugiyanto meminta Komisi Nasional HAM (Komnas HAM) di Papua agar terus mengutamakan dialog kemanusiaan dalam mengatasi perlanggaran HAM karena dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses penyelesaian tersebut.
“Kami memberikan apresiasi kepada Komnas HAM Perwakilan Papua yang mana sudah bekerja banyak untuk itu Kementerian HAM berharap agar ke depan bisa lebih banyak lagi berkolaborasi bersama guna menyelesaikan permasalahan tersebut,” katanya usai melakukan kunjungan ke Kantor Komnas HAM di Provinsi Papua, Kota Jayapura, Selasa (11/3).
Menurut Mugiyanto, meski begitu masih banyak juga permasalahan yang belum diselesaikan seperti pengungsi di Kabupaten Nduga serta adanya pelanggaran HAM berat di Kabupaten Wasior dan Kabupaten Jayawijaya.
“Kami juga meminta agar laporan-laporan terkait penangan itu harus terus di data sehingga menjadi bukti yang disampaikan ke Presiden Prabowo Subianto,” ujarnya.
Dia menjelaskan untuk itu pihaknya sangat memberikan apresiasi karena Komnas HAM terus mengutamakan penangan dialog kemanusiaan ini sangat baik untuk menyelesaikan persoalan di Papua.
“Dengan begitu dapat mewujudkan tinggal bagaimana butuh bicara bersama karena persoalan-persoalan HAM di Papua ini sangatlah komplex sehingga butuh kerja sama,” katanya lagi.
Dia menambahkan terkait kasus HAM berat di Wasior dan Wamena itu masuk dalam agenda 2025.
“Pada masa pemerintahan pak Jokowi kemarin itu dua kasus sudah coba di tangani namun belum tuntas maka di pemerintahan prabowo ini kami akan mencoba kembali menyelesaikan dan melanjutkan seperti diarahkan kepada korban agar peristiwa serupa tidak terjadi lagi,” ujarnya.
Dia menambahkan dan kini sedang pihaknya sedang rumuskan agar dalam waktu dekat Inpres dan Kepres menjadi atensi yang utama.
Sementara Itu Kepala Komnas HAM RI Perwakilan Papua Frits B Ramandey mengatakan kunjungan kerja ke kantor Komnas HAM sangatlah penting guna melihat dan mendengarkan langsung capaian dan kendala yang dihadapi.
“Tadi kami menyampaikan terkait dengan capaian dan program prioritas Komnas HAM yang harus bisa di respon langsung oleh pemerintah daerah agar mengeluarkan kebijakan-kebijakan dan rekomendasi dari Komnas HAM,” katanya.
Pewarta: Qadri Pratiwi
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025
