Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung memastikan biodiesel 50 (B50) akan diimplementasikan pada 2026.
“Kami harapkan untuk implementasi tahun depan, B50, bisa segera dilaksanakan,” ucap Yuliot ketika ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat.
Dia menyampaikan bahwa saat ini pemerintah masih mengevaluasi implementasi B40. Sejauh ini, ia menilai implementasi B40 berada di kategori berhasil.
Oleh karena itu, ia optimistis implementasi B50 dapat dimulai pada awal 2026. Sikap tersebut sekaligus memberi kepastian, setelah muncul kekhawatiran tertunda implementasi B50 karena kendala bahan baku.
Baca juga: Wapres: Presiden Prabowo target B50 untuk percepat transisi energi
Kekhawatiran tersebut disampaikan oleh Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi.
Ia belum bisa memastikan implementasi B50 bisa terlaksana pada 2026, sebab masih menghitung kebutuhan dan volume Fatty Acid Methyl Ester (FAME) untuk memproduksi B50.
FAME merupakan bahan bakar nabati yang dihasilkan dari proses transesterifikasi minyak sawit dengan metanol.
Di sisi lain, Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengatakan, pemerintah berencana untuk mengalihkan ekspor CPO sebesar 5,3 juta ton untuk Program B50, dari 26 juta ton CPO yang diekspor oleh Indonesia berdasarkan data 2024.
Baca juga: ESDM: Implementasi B50 masih sesuai rencana pada 2026
Mengingat CPO Indonesia menguasai sekitar 65,94 persen CPO dunia, Amran meyakini penarikan 5,3 juta ton CPO Indonesia akan menyebabkan naiknya harga CPO di pasar dunia.
"Kami ekspor tahun lalu 26 juta ton (CPO). Kalau kami cabut 5 juta ton, berarti tinggal 21 juta ton. Harganya naik apa turun? Ya, naik," ucap Amran di Jakarta, Jumat (30/5).
Baca juga: Mentan: Harga CPO di pasar dunia akan naik saat implementasi B50
Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
