Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua MPR RI sekaligus anggota Komisi XII DPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono mengusulkan agar pemerintah memberikan insentif kepada perusahaan yang aktif menjaga kelestarian lingkungan, sekaligus menerapkan sanksi tegas kepada mereka yang melanggar regulasi.
“Kita juga perlu kolaborasi, tidak hanya pemerintah, tapi juga swasta, komunitas beserta masyarakat dalam kemitraan pengelolaan sampah. Tidak hanya regulasi, termasuk di dalamnya investasi, perlu memberikan insentif bagi perusahaan yang mematuhi standar lingkungan, dan pada saat yang sama, memberlakukan sanksi tegas kepada pelaku yang merusak lingkungan," kata Ibas, sapaan karibnya, dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis.
Hal itu disampaikannya dalam Rapat Kerja Komisi XII DPR RI bersama Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq, Jakarta, Rabu (5/2).
Dengan pemberian insentif itu, kata dia, maka ekosistem yang teratur, berkelanjutan, dan ramah lingkungan untuk kesehatan dan lingkungan asri Indonesia bisa diciptakan.
Sebab, lanjut dia, menjaga lingkungan adalah bagian dari strategi nasional untuk memperkuat posisi Indonesia di kancah global.
Dalam pemaparannya, dia kemudian menyinggung dokumenter produksi Barack Obama berjudul "Our Ocean",
yang menyoroti upaya global dalam melestarikan laut sebagai ekosistem vital yang terancam oleh perubahan iklim, polusi, dan eksploitasi berlebihan.
“Wajah negara ini, salah satunya juga ditentukan oleh lingkungan dan kebersihannya. Asri, sejauh mana? Itu bisa menjadi impresi dunia,” ucapnya.
Di sisi lain, dia menekankan bahwa perhatian pada lingkungan tidak hanya ditujukan untuk pengunjung suatu wilayah yang tinggal dalam jangka pendek atau jangka panjang.
“Kita ingin Indonesia menjadi rumah untuk kehidupan," tuturnya.
Untuk itu, dia mengatakan diperlukan mindset baru, edukasi, regulasi, dan sistem yang mendukung, serta gerakan besar bersama untuk masa depan lingkungan Indonesia.
“Dan yang pasti, diperlukan keberpihakan fiskal serta alokasi anggaran yang sesuai, mulai dari tingkat pusat hingga daerah,” katanya.
Dia optimistis meski anggaran Kementerian Lingkungan Hidup menghadapi tantangan, namun dengan pendekatan inovatif maka hasil yang optimal pun tetap bisa dicapai. Misalnya, melalui tempat pembuangan sampah terpadu berbasis teknologi dengan skala yang disesuaikan dengan kewilayahan.
Adapun dalam pembahasan perdagangan karbon, dia menegaskan pentingnya Indonesia mengambil peran strategis di pasar karbon global. Dia berharap tindak lanjut dari COP-29 dapat mengukuhkan komitmen Indonesia dalam menangani isu perubahan iklim melalui partisipasi di forum internasional tersebut.
Di akhir, dia pun menyampaikan apresiasi atas komitmen Kementerian Lingkungan Hidup dalam mengurangi tingkat kebakaran hutan dan deforestasi. Menurut dia, Kementerian Lingkungan Hidup memiliki tugas besar, tak terkecuali penyelesaian konflik tenurial yang masih menjadi isu di berbagai wilayah.
Baca juga: MPR: Tindakan nyata pelestarian lingkungan mendesak untuk dilakukan
Baca juga: Wakil Ketua MPR ajak anak bangsa selamatkan lingkungan
Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025
