Jakarta (ANTARA) - Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola Badan Gizi Nasional (BGN) Tigor Pangaribuan mengatakan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berpeluang membuka 90 ribu lapangan kerja di 30 ribu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) seluruh provinsi.
"Jadi tadi kepala unit (SPPG) itu ada 30 ribu yang bekerja, otomatis sudah kita rekrut 30 ribu Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) di Indonesia untuk jadi kepala. Jadi 90 ribu lapangan pekerjaan terbuka buat sarjana-sarjana kita yang fresh graduate (lulusan baru)," katanya dalam keterangan resmi di Jakarta, Selasa.
Ia menjelaskan, dalam struktural SPPG, ada tiga lulusan sarjana yang dibutuhkan untuk mengisi posisi sebagai kepala SPPG, ahli gizi, dan akuntan.
"Ini generasi milenial mungkin ada yang belum tahu informasinya, bahwa di SPPG itu akan ada tiga sarjana yang bekerja. Ada ahli gizi yang pasti didampingi akuntan, harus sarjana juga, usia kira-kira 22-30 tahun yang kita cari," ujar dia.
Baca juga: BGN kaji asuransi bagi pekerja SPPG hingga penerima manfaat MBG
Selain membuka lapangan kerja, menurut dia, Program MBG yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto juga bakal menggerakkan perekonomian nasional.
"Ini (Program MBG) memacu perputaran ekonomi di setiap satuan pelayanan karena membuka lapangan pekerjaan dan peluang untuk membeli bahan pertanian di desa-desa, kemudian juga membuat para pelaku pertanian jadi lebih semangat," ucapnya.
Hingga saat ini, sudah terbentuk 1.295 SPPG di 38 provinsi. Apabila Program MBG telah berjalan penuh maka dibutuhkan 30.000 SPPG untuk mencapai target 82,9 juta penerima manfaat pada tahun 2025.
Baca juga: BGN: Mekanisme tambahan anggaran MBG Rp50 triliun sedang disusun
Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyebut mekanisme tambahan anggaran untuk Program MBG sebesar Rp50 triliun sedang disusun dalam peraturan presiden (perpres).
"Kita lagi membuat mekanismenya dulu ya, makanya ada percepatan-percepatan, kalau ada percepatan kan butuh anggaran," katanya dalam pembahasan rancangan Perpres tentang Tata Kelola MBG.
Ia menegaskan anggaran untuk Program MBG sudah dijamin oleh pemerintah, namun untuk penambahannya tergantung kapan percepatan Program MBG akan dilakukan.
Baca juga: BGN: Perluasan SPPG perlu untuk jangkau wilayah yang membutuhkan MBG
"Hanya nanti berapa yang akan kita jaminkan, sangat tergantung dari percepatan itu kapan dilakukan," ujar Dadan.
Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2025
