Bengkulu (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syaiful Huda menilai Pelindo perlu menambah alat atau kapal pengeruk untuk memastikan pengerukan alur Pelabuhan Pulau Baai Bengkulu dapat terealisasi tepat waktu.
"Saya termasuk menyarankan dan usulkan, supaya Pelindo menambah sebanyak-banyaknya alat berat (pengerukan alur)," kata Syaiful Huda usai mengecek langsung situasi pendangkalan alur Pelabuhan Pulau Baai Bengkulu, di Bengkulu, Kamis.
Usulan tersebut, kata dia, mengingat Presiden Prabowo Subianto telah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Upaya penanganan keadaan tertentu untuk normalisasi alur pelayaran Pelabuhan Pulau Baai, transportasi dan logistik serta percepatan pembangunan di Pulau Enggano.
"Inpres ini amanatnya tidak hanya kapal masuk dan bisa ke luar, Inpres ini semangatnya holistik, semua problem terkait Pulau Baai dituntaskan. Nah sementara Inpres itu memberi mandat sampai pada 31 Agustus, jadi kalau melihat rentang yang cukup terbatas ini, saya termasuk menyarankan (penambahan alat pengeruk alur)," katanya.
Baca juga: Komisi V DPR jadwal rapat cegah pengerukan alur Pelabuhan Baai molor
Jangan sampai Inpres yang telah diterbitkan oleh Presiden Prabowo Subianto menjadi sia-sia hanya karena penyelesaian permasalahan alur Pelabuhan Pulau Baai dan situasi Pulau Enggano tidak membaik tidak bisa tepat waktu seperti target terakhir 31 Agustus 2025.
"Ini sudah Inpres. Karena itu semangatnya sekali lagi, semangat kerja kedaruratan, cepat dituntaskan karena masyarakat terutama di Enggano sudah menunggu betul," kata dia.
Begitu juga, lanjut dia, bisnis di Bengkulu juga sudah tersendat cukup lama karena pendangkalan alur tersebut. Bisnis yang terhambat akan berdampak tidak baik pada perekonomian daerah, apalagi berlangsung dalam waktu lama.
"Terlebih-lebih pada kepentingan bisnis, aktivitas bongkar muat (komoditas, termasuk ekspor impor) berbagai hal juga masih terkendala," kata dia.
Baca juga: Komisi V DPR turun cek progres pengerukan alur pelabuhan Baai Bengkulu
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang upaya penanganan keadaan tertentu untuk normalisasi alur pelayaran Pelabuhan Pulau Baai, transportasi dan logistik serta percepatan pembangunan di Pulau Enggano.
Inpres tersebut sebagai solusi permasalahan yang mengakibatkan terisolasinya warga Pulau Enggano selama empat bulan terakhir akibat tertutupnya pintu alur Pelabuhan Pulau Baai Kota Bengkulu.
Pulau Enggano merupakan pulau terluar yang letaknya berada di tengah-tengah Samudera Hindia, sekitar 156 km atau 90 mil laut dari Kota Bengkulu.
Untuk mencapai pula terluar Indonesia di Bengkulu tersebut salah satunya memanfaatkan transportasi laut.
Akses ke Enggano seharusnya menggunakan kapal penyeberangan, hal itu karena kondisi jarak dan Pulau Enggano juga berada di tengah Samudera Hindia yang tentu gelombang lautnya berbahaya ketika diakses menggunakan kapal-kapal kecil nelayan.
Jika berlayar ke Pulau Enggano menggunakan kapal penyeberangan, maka akan membutuhkan waktu tempuh setidaknya selama 12 jam.
Namun, sejak empat bulan terakhir Pelabuhan Pulau Baai Kota Bengkulu mengalami pendangkalan alur, aktivitas keluar masuk dermaga pelabuhan menjadi terganggu.
Hal tersebut juga mengganggu aktivitas pelayaran menggunakan kapal penyeberangan ke Pulau Enggano.
Akses masyarakat Enggano terkendala karena kapal penyeberangan tidak bisa keluar masuk Dermaga Pelabuhan Pulau Baai dan membuat Enggano menjadi terisolasi.
Pewarta: Boyke Ledy Watra
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
