Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurizal menilai pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memiliki perhatian besar dalam melakukan penataan penegakan hukum di tanah air.
"Menata penegakan hukum ini Pak Prabowo betul-betul concern, kami juga DPR melihat itu dan mendukung," kata Cucun di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat.
Dia mengatakan DPR mendukung semangat tersebut melalui Komisi III DPR selaku komisi terkait yang membidangi penegakan hukum.
"Komisi III sekarang juga sudah mulai pengawasan-pengawasan bagaimana di aparat, dari mulai proses penyelidikan, penyidikan, sampai ke penuntutan, bahkan sampai keputusan. Itu kami, DPR, ikut mengawasi penuh karena ini amanat Pak Prabowo, jangan main-main dengan hukum yang ada," ujarnya.
Dia juga menyebut para hakim yang memegang kepercayaan dari publik sebagai penentu keadilan pun tak luput dari penataan penegakan hukum.
Baca juga: Pimpinan MPR bahas upaya penegakan hukum-demokrasi saat terima MA
Baca juga: Arti fenomena "no viral no justice" dalam penegakan hukum di Indonesia
"Ini dari sisi kemarin kan banyak hal yang mungkin muncul tentang salary atau segala macam," katanya.
Dia mengatakan DPR akan mendalami faktor-faktor apa saja yang mengakibatkan lembaga peradilan dalam kurun waktu belakangan terakhir mengeluarkan putusan-putusan yang menuai kontroversi atau dianggap mencederai rasa keadilan publik.
"Mencederai publik itu dari satu sisi ya, pasti ini kan (dilakukan) perbaikan-perbaikan, makanya tadi karena faktor apa kami akan cari," ucapnya.
Untuk itu, dia meminta agar para hakim tidak melakukan moral hazard atau penyimpangan moral dalam mengeluarkan putusan.
"Jangan sampai ada moral hazard atau apapun yang terjadi di kalangan para penegak keadilan itu. Makanya ditata salary-nya juga, gajinya dinaikan, jangan sampai nanti ada kebocoran-kebocoran terkait kebijakan yang sudah terjadi seperti kemarin," harap dia.
Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2025
