Bengkulu (ANTARA) - Wakil Gubernur Bengkulu Mian menyatakan pejabat tinggi pemerintahan daerah yang bergantian berkantor di pulau terluar Indonesia di Bengkulu yaitu Pulau Enggano sebagai salah satu bentuk memberikan ketenangan bagi masyarakat setempat selama menghadapi keterisolasian.
"Kalau memang harus ngantor ke sana, itu untuk menenangkan masyarakat di sana," kata Wakil Gubernur Bengkulu Mian di Bengkulu, Kamis.
Dia mengatakan, persoalan yang sesungguhnya dari keterisolasian Enggano bukan berada di pulau tersebut, melainkan berada di Pelabuhan Pulau Baai yang ada di ibu kota provinsi, Kota Bengkulu.
Baca juga: Wagub minta target pengerukan pelabuhan Bengkulu jangan mundur lagi
Akses ke Pulau Enggano tersendat sejak empat bulan terakhir karena pendangkalan alur Pelabuhan Pulau Baai. Tersumbatnya alur akibat sedimentasi pasir yang terbawa masuk dari Samudera Hindia itu membuat kapal tidak bisa keluar masuk dermaga, termasuk kapal penyeberangan ke Enggano KMP Pulo Tello.
"Enggano itu tidak bisa bertransaksi jual beli, karena kapal tidak bisa masuk kapal dari dan ke Enggano. Posisinya membawa barang dari Enggano, pisang, gabah, hasil pertanian, perikanan tidak bisa dibawa ke Bengkulu, masalahnya itu di Pelabuhan Pulau Baai," katanya.
Sebelumnya, Gubernur Bengkulu Helmi Hasan menyatakan dirinya, Wakil Gubernur Bengkulu Mian, dan Bupati Bengkulu Utara Arie Septia Adinata secara bergantian akan berkantor di pulau terluar Indonesia di Bengkulu, Pulau Enggano.
Baca juga: Waka Komisi V DPR usul Pelindo tambah alat pengeruk alur Bengkulu
"Minggu pertama, wagub berkantor di sana, minggu kedua bupati Bengkulu Utara. Dan minggu ketiga saya sendiri yang akan berkantor di Enggano," kata Helmi Hasan.
Langkah tersebut menurut Gubernur Helmi Hasan diambil untuk memastikan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 12 Tahun 2025 benar-benar berjalan optimal di lapangan.
Helmi menjelaskan, Inpres: 12 Tahun 2025 yang ditandatangani Presiden Prabowo memberikan mandat kepada Gubernur Bengkulu untuk membentuk tim koordinasi dalam penanganan persoalan Enggano dan alur Pelabuhan Pulau Baai.
Menurut Helmi, keberadaan para pejabat tinggi pemerintahan di Pulau Enggano menjadi bukti keseriusan Pemprov Bengkulu dalam menangani permasalahan secara langsung, bukan hanya lewat laporan dan koordinasi jarak jauh.
Baca juga: Distribusi hasil bumi Enggano ke Kota Bengkulu digratiskan
Oleh karena itu, pejabat diinstruksikan untuk berkantor di sana hingga persoalan alur selesai termasuk Gubernur Helmi Hasan juga ikut berkantor di sana.
"Kita semua sepakat, persoalan Enggano tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. Harus segera dituntaskan," kata Helmi.
Pewarta: Boyke Ledy Watra
Editor: M. Tohamaksun
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
