UI-PP Muhammadiyah: Perangi korupsi dari hulu ke hilir

Depok (ANTARA) - Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (FISIP UI) dan Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) PP Muhammadiyah menegaskan korupsi perlu diperangi dari hulu ke hilir.

Kedua lembaga tersebut mengadakan workshop bersama dengan tema "Gerakan Antikorupsi: Perspektif Ilmu Sosial dan Politik” di Auditorium Juwono Sudarsono, FISIP UI, Depok, Senin.

Workshop yang diikuti oleh dosen FISIP UI dan perwakilan LHKP PP Muhammadiyah itu dengan narasumber yaitu Prof. Dr. Semiarto Aji Purwanto (Dekan FISIP UI dan Guru Besar Antropologi UI) dan Dr. M. Busyro Muqoddas, S.H., M.Hum (Ketua PP Muhammadiyah sekaligus Ketua Komisi Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi Dewan Pers).

Dekan FISIP UI yang Guru Besar Antropologi UI Prof. Semiarto Aji Purwanto mengatakan praktik korupsi dalam konteks Indonesia kerap menjadi perilaku ritual yang memiliki “script” informal tentang bagaimana memberi, siapa yang menerima, dan kapan aman dilakukan.

Prof. Aji menawarkan solusi inovatif yaitu strategi anti-korupsi berbasis kearifan lokal dengan pendekatan berupa mengubah” skrip budaya” serta pendidikan publik anti-korupsi berbasis cerita lokal dan simbol budaya.

“Bagaimana budaya toleran terhadap korupsi bisa distop? Instrumen kultural akan lebih efektif jika dibangun lebih awal," katanya.

Ketua PP Muhammadiyah Busyro mengatakan, pemberantasan korupsi itu merujuk kepada Teori Klitgaard dan memformulasikan korupsi dalam konteks Indonesia modern, dengan tambahan faktor baru berupa dinasti nepotisme.

"Pemberantasan korupsi harus dilakukan dengan pola sinergi antara perguruan tinggi, organisasi masyarakat sipil, pemda, DPRD, dan KPK, yang dimulai dari riset sosial, rekomendasi hingga tim pendampingan kebijakan," katanya.

Guru Besar Kriminolog, Prof. Muhammad Mustofa, menyarankan pemberantasan agar dicari solusi yang lebih mendasar.

“Diawali dengan penanaman nilai dan norma anti-korupsi. Harus ditanamkan dan diajarkan. Muhammadiyah punya posisi strategis dalam lembaga pendidikan. Seperti, hidden curriculum, upaya menyelipkan pesan-pesan anti korupsi ketika mengajar," katanya.

Kedua lembaga ini berkomitmen berkolaborasi mendukung gerakan antikorupsi demi mendorong masyarakat adil, transparan, dan berintegritas. Workshop ini bertujuan untuk menghasilkan perspektif yang lebih komprehensif dari aspek sosial dan politik mengenai upaya pemberantasan korupsi di Indonesia dan diharapkan juga dapat memberikan masukan bagi pihak-pihak yang memiliki otoritas dalam pengambilan kebijakan pemberantasan korupsi di Indonesia.