Brussel (ANTARA) - Komisi Eropa mengusulkan paket sanksi ke-21 untuk Rusia, yang menargetkan sektor-sektor utama termasuk energi, jasa keuangan dan kripto, perdagangan, serta, untuk pertama kalinya, perikanan, demikian disampaikan Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen pada Selasa (9/6).
Menurut sebuah pernyataan yang dirilis oleh Komisi Eropa, langkah-langkah yang diusulkan mencakup penangguhan mekanisme penyesuaian otomatis batas harga minyak hingga Januari tahun depan, yang akan memungkinkan pasar minyak menjadi stabil sembari mempertahankan tekanan terhadap pendapatan Rusia.
Sebanyak 30 kapal tambahan akan dimasukkan ke dalam daftar sanksi, di luar 632 kapal yang telah ditetapkan sebelumnya. Untuk pertama kalinya, sanksi juga akan menargetkan kapal-kapal yang menyediakan layanan pendukung bagi "armada bayangan" termasuk operasi penyuplaian bahan bakar (bunkering).
Selain itu, usulan tersebut mencakup pembatasan terhadap pelabuhan, bandar udara, dan kilang yang terlibat dalam perdagangan atau pengolahan minyak Rusia. Penjualan kapal tanker gas alam cair (liquefied natural gas/LNG) ke Rusia juga akan dibatasi.
Terkait langkah-langkah keuangan dan kripto, Komisi Eropa akan memperluas larangan transaksi ke 31 bank Rusia tambahan, serta ke-20 bank, perusahaan kripto, platform, dan pelaku perdagangan minyak di negara-negara ketiga.
Di sektor perdagangan, paket yang diusulkan tersebut memperkenalkan pembatasan ekspor baru terhadap barang dan teknologi yang digunakan oleh sektor industri militer Rusia, serta peralatan terkait drone.
Komisi Eropa juga mengusulkan larangan impor untuk sejumlah barang senilai sekitar 60 juta euro (1 euro = Rp21.511), termasuk jenis logam tertentu dan suku cadang otomotif, sebagai bagian dari upaya untuk mengurangi ketergantungan pada impor dari Rusia.
Untuk pertama kalinya, Uni Eropa (UE) juga akan menargetkan sektor perikanan Rusia, dengan mengusulkan pembatasan substansial terhadap impor produk ikan tertentu dan larangan total terhadap produk lainnya, termasuk ikan kod.
Von der Leyen juga mengumumkan sebuah langkah baru dalam paket tersebut, yakni melarang individu yang pernah bertugas di angkatan bersenjata Rusia sejak dimulainya konflik Ukraina masuk ke UE.
Usulan tersebut masih memerlukan persetujuan dari semua negara anggota UE sebelum dapat resmi diberlakukan.
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
