Istanbul (ANTARA) - Turki menolak keras seruan politisi Israel dan kabinet Negeri Zionis itu untuk menganeksasi Tepi Barat Palestina.
"Pernyataan demikian adalah indikasi nyata bahwa kebijakan permukiman Israel melanggar hukum internasional seperti juga upaya menjadikannya permukiman permanen," dalam pernyataan Kementerian Luar Negeri Turki pada Kamis.
Seruan tidak bertanggung jawab mengenai aneksasi ini, terjadi terutama pada periode ketika inisiatif gencatan senjata sedang diupayakan, serta mengabaikan prinsip-prinsip solusi yang telah ditempuh masyarakat internasional selama bertahun-tahun, kata kementerian tersebut.
Intervensi sistematis Israel di wilayah Palestina dan praktik-praktik yang bertujuan menggusur rakyat Palestina telah secara jelas semakin memperdalam kerapuhan di kawasan tersebut, sebut pernyataan itu.
Baca juga: Pemukim Israel makin brutal, Palestina serukan aksi internasional
Untuk itu kementerian mengulangi seruan Turki mengakui hak-hak sah rakyat Palestina dan berdirinya negara Palestina merdeka dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya guna mewujudkan perdamaian abadi, rasa saling percaya, dan stabilitas di Timur Tengah.
Sebelumnya, sebanyak 14 anggota kabinet dari Partai Likud yang dipimpin pemimpin otoritas Israel Benjamin Netanyahu, pada Rabu, mendesak perdana menteri untuk segera mencaplok Tepi Barat yang merupakan wilayah pendudukan.
Dalam sebuah surat yang ditujukan kepada Netanyahu dan diunggah oleh kepala urusan keuangan sayap kanan Bezalel Smotrich di X, para penandatangan menuntut pemerintah "menerapkan kedaulatan atas Yudea dan Samaria (Tepi Barat) sebelum berakhirnya sesi musim panas Knesset (parlemen)," yang akan berakhir pada 27 Juli.
Sumber: Anadolu
Baca juga: Kehidupan warga Palestina di Tepi Barat lumpuh akibat penutupan Israel
Penerjemah: Yoanita Hastryka Djohan
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
