Jakarta (ANTARA) - Impian Presiden Prabowo untuk dapat melihat setidaknya 82,9 juta anak Indonesia tahun ini bisa menikmati makan bergizi gratis, sepertinya bakal segera terwujud.
Harapan Presiden Prabowo yang kemudian diterjemahkan dalam target program Makan Bergizi Gratis (MBG) itu memang ditekankan bukan merupakan proyek yang ringan.
Karena itu, terkait anggaran, Presiden Prabowo meyakinkan bahwa dana untuk program makan bergizi telah dipikirkan dengan matang, sehingga benar-benar siap dan tersedia.
Memang bukan hal mudah untuk mencapai target ini, sebab anggaran yang dibutuhkan program MBG diperkirakan mencapai Rp100 triliun, jumlah yang signifikan di tengah proyeksi penerimaan negara yang terbatas tahun ini.
Jika program ini sepenuhnya bertumpu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), ada risiko tekanan terhadap defisit fiskal yang dapat berdampak pada stabilitas ekonomi.
Dilema ini perlu didekati dengan strategi yang tidak hanya menjaga kesinambungan program, tetapi juga memastikan keberlanjutan keuangan negara.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pun, kemudian merespons dengan mencari beribu jalan untuk memenuhi komitmen dan memastikan program ini berjalan efektif dan efisien.
Untuk itu, dilakukan efisiensi anggaran sebesar Rp306,69 triliun dalam APBN dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025.
Efisiensi ini mencakup pengurangan belanja yang tidak memiliki manfaat langsung bagi masyarakat, seperti kegiatan seremonial, rapat, seminar, pengadaan barang, hingga perjalanan dinas.
Dana yang dihemat akan dialokasikan untuk mendukung program-program produktif yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, termasuk MBG.
Pendanaan alternatif
Langkah pertama pemerintah untuk mengoptimalkan belanja negara dengan melakukan realokasi anggaran dari pos yang kurang prioritas terasa paling visibel dan masuk akal.
Efisiensi di berbagai sektor, termasuk pengurangan belanja birokrasi yang tidak produktif, menjadi bagian dari strategi efektif untuk membebaskan ruang fiskal bagi MBG.
Namun di luar semua itu, wacana untuk mencari sumber pendanaan alternatif perlu dijajaki agar program ini tidak sepenuhnya bergantung pada APBN.
Salah satu opsi yang bisa diambil, di antaranya memanfaatkan skema kemitraan dengan sektor swasta melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).
Perusahaan-perusahaan besar di sektor pangan, ritel, dan agribisnis dapat diajak berkontribusi dalam penyediaan bahan makanan bergizi, baik dalam bentuk hibah maupun skema co-funding yang terintegrasi dengan rantai pasok nasional.
Pendekatan lain yang dapat diterapkan adalah pemanfaatan Dana Desa dan anggaran daerah secara lebih efektif.
Pemerintah pusat dapat mendorong pemda untuk mengalokasikan sebagian dana transfer ke daerah guna mendukung implementasi MBG, terutama di wilayah yang memiliki tingkat kerawanan pangan tinggi.
Dengan pendekatan berbasis daerah, program ini juga dapat lebih disesuaikan dengan kebutuhan spesifik masing-masing wilayah, sehingga efektivitasnya lebih tinggi.
Dari sisi kebijakan fiskal, ada ruang untuk mengoptimalkan penerimaan negara guna mendukung keberlanjutan MBG, tanpa memperbesar beban utang.
Peningkatan efisiensi pajak, terutama dari sektor informal dan digital ekonomi yang masih memiliki potensi besar, bisa menjadi sumber pendanaan tambahan.
Pemerintah juga dapat mempertimbangkan mekanisme earmarking, di mana sebagian penerimaan dari pajak tertentu, seperti cukai rokok atau pajak industri makanan olahan, dialokasikan langsung untuk mendanai MBG.
Selain itu, pendekatan berbasis inovasi keuangan bisa menjadi solusi untuk mengatasi keterbatasan anggaran.
Skema pembiayaan berbasis hasil (result-based financing) dapat diterapkan dalam program ini, di mana pendanaan diberikan berdasarkan pencapaian indikator tertentu, seperti peningkatan status gizi anak atau penurunan angka stunting.
Pendekatan ini tidak hanya memastikan efektivitas program, tetapi juga menarik minat investor sosial dan lembaga keuangan internasional untuk berpartisipasi dalam pembiayaan MBG.
Pemberdayaan ekonomi
Program Makan Bergizi Gratis juga dapat dirancang agar memberikan dampak ganda terhadap perekonomian nasional.
Jika dirancang dengan melibatkan petani lokal, koperasi pangan, dan UMKM pengolahan makanan, program ini bisa menjadi stimulus bagi sektor pertanian dan industri makanan.
Dengan demikian, selain meningkatkan kualitas gizi masyarakat, MBG juga berkontribusi pada penciptaan lapangan kerja dan pemberdayaan ekonomi rakyat.
Untuk itu, strategi pengadaan bahan pangan dalam program ini harus mengutamakan produksi dalam negeri.
Dengan menggandeng petani dan koperasi sebagai pemasok utama, pemerintah dapat mendorong kemandirian pangan, sekaligus menjaga stabilitas harga bahan pokok.
Insentif bagi produsen lokal juga perlu dipertimbangkan agar mereka dapat meningkatkan produksi sesuai dengan standar gizi yang ditetapkan dalam program MBG.
Dari perspektif keberlanjutan fiskal, pemerintah juga harus mengantisipasi potensi dampak jangka panjang dari ekspansi belanja sosial.
Jika tidak diiringi dengan reformasi struktural dalam sistem penerimaan negara, program MBG berisiko menjadi beban fiskal yang sulit dipertahankan dalam jangka panjang.
Oleh karena itu, kebijakan ini harus didukung dengan strategi jangka panjang untuk memperkuat basis pajak, mengurangi kebocoran penerimaan negara, serta meningkatkan efisiensi belanja publik.
Penting juga untuk memastikan bahwa implementasi program ini bebas dari inefisiensi dan kebocoran anggaran.
Pengawasan ketat terhadap distribusi makanan, transparansi dalam pengadaan, serta keterlibatan masyarakat dalam monitoring program perlu menjadi bagian dari desain kebijakan.
Penggunaan teknologi digital dalam sistem distribusi dan pemantauan juga dapat meningkatkan akuntabilitas dan efisiensi program.
Pada akhirnya, tantangan utama dalam implementasi MBG bukan hanya persoalan anggaran, tetapi juga bagaimana program ini dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan, tanpa mengorbankan stabilitas keuangan negara.
Pemerintah perlu menyeimbangkan target sosial dengan disiplin fiskal agar program ini tidak hanya menjadi solusi jangka pendek, tetapi juga menjadi bagian dari strategi jangka panjang dalam membangun ketahanan pangan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.
Jika strategi pendanaan dapat dioptimalkan dengan kombinasi realokasi anggaran, keterlibatan sektor swasta, pemanfaatan dana daerah, inovasi pembiayaan, serta peningkatan penerimaan negara, maka program Makan Bergizi Gratis tidak hanya akan menjadi kebijakan populis.
Lebih jauh dari itu, ini bisa menjadi langkah nyata dalam membangun masa depan generasi yang lebih sehat dan produktif.
Maka dengan pendekatan yang tepat, kebijakan ini bisa menjadi model keberhasilan bagi negara lain dalam mengatasi tantangan gizi dan kemiskinan, tanpa mengorbankan stabilitas fiskal.
Copyright © ANTARA 2025
