Jakarta (ANTARA) - Sekretaris Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Justin Adrian Untayana mengatakan bahwa temuan KPK terkait keterlambatan penyelesaian pembangunan beberapa gedung sekolah di Jakarta perlu dicermati dan hal ini menunjukkan masih lemahnya pengawasan.
"Kami mendorong KPK turun tangan lebih lanjut dalam supervisi dan pengawasan langsung agar prosesnya akuntabel, tepat waktu, dan bebas dari praktik penyimpangan," kata Justin di Jakarta, Senin.
Menurut dia, temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait keterlambatan proyek pembangunan SDN Cikini 01 dan 02 serta Unit Sekolah Baru (USB) SMA di Kecamatan Menteng menunjukkan masih lemahnya pengawasan terhadap proyek Pemprov DKI Jakarta.
Justin mengungkapkan pihaknya sudah menemukan indikasi progres proyek sekolah di beberapa tempat bermasalah dalam rapat bersama Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta belum lama ini.
Baca juga: Pramono tindaklanjuti temuan KPK soal molornya pembangunan sekolah
Justin mengatakan, dalam rapat pembahasan LKPJ 2024 bersama Dinas Pendidikan pada 11 April 2025, pihaknya telah mencermati bahwa proyek pembangunan SDN Duri Pulo hanya mencapai 69,13 persen, jauh di bawah target 87,81 persen dengan nilai kontraknya mencapai Rp61,1 miliar.
"Demikian pula dengan SDN Cikini 01, 02, dan USB SMA yang progres fisiknya baru 69,11 persen, dari target 89,05 persen per tanggal 23 Maret 2025, dengan nilai anggaran sebesar Rp67,5 miliar," ujarnya.
Untuk itu, ia mendorong Disdik DKI Jakarta dan Inspektorat DKI Jakarta untuk menindaklanjuti keterlambatan pembangunan ini secara cepat dan tegas.
"Termasuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kontraktor pelaksana dan PPK yang bertanggung jawab," katanya.
Baca juga: SLB Negeri di Jakarta masih perlu ditambah
Sebelumnya, Gubernur Jakarta Pramono Anung Wibowo telah menginstruksikan Dinas Pendidikan DKI Jakarta menindaklanjuti temuan KPK terkait mundurnya pembangunan beberapa gedung sekolah termasuk Sekolah Dasar (SD) di Jakarta.
"Saya sudah bicara dengan Kepala Dinas Pendidikan (DKI Jakarta) yang baru supaya memberikan atensi terhadap apa yang menjadi temuan KPK," ujar dia di Jakarta, Senin.
Beberapa SD yang pembangunannya mengalami kemunduran karena pasti ada sesuatu. "Harusnya kan bulan April, bulan Mei ini selesai. Ada yang Desember, ada yang April," kata Pramono.
Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2025
