Jakarta (ANTARA) - Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) menyiapkan sanksi bagi 52 tenant atau perusahaan penyewa yang berada di kawasan industri sebagai bagian dari upaya menekan tingkat pencemaran udara di wilayah Jabodetabek.
"Ada 52 sanksi administrasi yang sedang kami siapkan untuk beberapa tenant di kawasan industri KBN," kata Direktur Pengaduan dan Pengawasan Penegakan Hukum KLH/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Ardiyanto Nugroho menjawab pertanyaan ANTARA di Jakarta, Kamis.
"Sanksi administrasi paksaan pemerintah tanpa penyegelan," ujarnya.
Dia merujuk pada Kawasan Berikat Nusantara (KBN) yang sebelumnya sudah dilakukan pengawasan oleh KLH/BPLH, sebagai bagian dari upaya pengawasan yang dilakukan kepada seluruh kawasan industri yang berada di Jabodetabek.
Baca juga: KLH perketat pengawasan terhadap kawasan industri cegah pencemaran
Beberapa kawasan industri yang dilakukan pengawasan oleh KLH/BPLH selain KBN, yakni Kawasan Industri MM2100, Kawasan Industri Jababeka dan kawasan yang dikelola PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung (JIEP).
Sebelumnya, Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq mengatakan bahwa sanksi diberikan kepada para tenant tersebut karena berkontribusi terhadap penurunan kualitas udara di Jabodetabek.
Sanksi dan denda tersebut, kata Menteri Hanif, merupakan bagian dari upaya penataan di kawasan industri. Sanksi diberikan langsung kepada tenant, bukan kepada pengelola kawasan.
Namun, KLH/BPLH tetap akan memberikan peringatan kepada pengelola kawasan untuk melakukan pengawasan demi memastikan adanya ketaatan terhadap aturan lingkungan hidup di wilayah yang mereka kelola.
Terkait penurunan kualitas udara di wilayah Jabodetabek, tinjauan KLH/BPLH menemukan kegiatan industri, terutama yang menggunakan batu bara, menyumbang sekitar 14 persen polutan menyebabkan pencemaran udara di wilayah Jabodetabek.
Baca juga: KLH minta dukungan pemda perketat pengawasan sumber polusi udara
Kontribusi polutan terbesar di wilayah itu berasal dari emisi kendaraan bermotor, yang menyumbang 42-57 persen polusi saat musim kemarau dan 32-41 persen saat musim hujan.
Pewarta: Prisca Triferna Violleta
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
