Jakarta (ANTARA) - Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya dan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi ikut mewakili Pemerintah bersama Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi berunding bersama Asosiasi Pengemudi Logistik Indonesia (APLN) dan DPR RI untuk menyepakati "Zero ODOL" pada 2027.
Pertemuan itu, yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, tidak hanya sekedar menyepakati "Zero ODOL" pada tahun 2027, tetapi juga mencari cara agar kebijakan tersebut diterapkan secara berkeadilan, tidak merugikan para pengemudi, dan tetap menjaga keselamatan serta ketertiban lalu lintas.
Di Kompleks Gedung MPR, DPR, DPD RI, Jakarta, Senin, pertemuan itu diikuti oleh perwakilan dari pemerintah, DPR, dan asosiasi seperti APLN dan Asosiasi Pengemudi Independen (API), serta perwakilan pengemudi dari berbagai daerah.
Sufmi Dasco, selepas pertemuan itu, menekankan kesepakatan "Zero ODOL" pada tahun 2027 itu tidak lepas dari perhatian serius Presiden Prabowo Subianto terhadap masalah angkutan kelebihan muatan dan kelebihan beban.
“Kebijakan Zero ODOL ini harus diterapkan secara berkeadilan, tidak merugikan para pengemudi, namun tetap menjaga keselamatan dan ketertiban transportasi jalan,” kata Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad selepas pertemuan di Kompleks Gedung DPR RI, Jakarta, Senin.
Baca juga: Pemerintah-DPR sepakat bentuk tim bersama perumus kebijakan zero ODOL
Seskab Teddy, dalam siaran resmi Sekretariat Kabinet yang dikonfirmasi di Jakarta, Senin, menjelaskan langkah awal setelah adanya kesepakatan "Zero ODOL" pada tahun 2027 itu akan dibentuk tim teknis lintas sektor yang melibatkan DPR, pemerintah, asosiasi, dan perwakilan pengemudi untuk menyusun peta jalan (roadmap) implementasi Zero ODOL 2025–2027.
"Tim ini akan mengatur tahapan pemeriksaan, penyesuaian dimensi dan muatan kendaraan, hingga mekanisme penegakan hukum secara bertahap dan berkeadilan," kata Seskab Teddy sebagaimana dikutip dari siaran resmi Sekretariat Presiden.
Baca juga: Menhub ingin zero ODOL dipercepat sebelum 2027 demi tekan kecelakaan
Sementara itu, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menyebut kementeriannya segera menyusun langkah teknis selanjutnya. “Pemerintah akan mengawal proses ini dengan dukungan regulasi yang jelas, teknis yang terukur, dan komunikasi yang intensif dengan para pengemudi,” kata Dudy.
Dalam jumpa pers selepas pertemuan, Ketua Umum Aliansi Pengemudi Independen (API) Suroso yang mewakili asosiasi pengemudi logistik di tanah air menegaskan komitmen asosiasi pengemudi logistik di tanah air untuk mengawal dan mengimplementasikan kebijakan Zero ODOL pada 2027.
"Pada intinya untuk pengemudi akan sepakat dan kami bersama-sama dengan pemerintah dan DPR akan mengawal menuju Zero (ODOL) 2027. Kami sudah sepakat zero ODOL di 2027 harus dijalankan dan ditegakkan di negeri kita ini. Kita pengemudi akan sepakat semuanya," kata Suroso.
Baca juga: Menko AHY prioritaskan pengawasan truk dan upah sopir untuk zero ODOL
Baca juga: Menteri PU: Kebijakan zero ODOL penting untuk kurangi kerusakan jalan
Baca juga: KNKT: Pemerintah perlu intervensi praktik tarif angkutan barang ODOL
Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
